Hubunganpolitik antara Islam dan negara di negara-negara tersebut ditandai oleh ketegangan-ketegangan yang tajam, jika bukan permusuhan (Bahtiar Effendy, 1998 : 2). telah berjasa dalam menghadapi rancangan kekuasaan otoriter dan menentang pemerintahan sewenang-wenang di amerika latin, eropa selatan, dan eropa tuimur (Nurcholish Madjid Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas. Semua pemimpin pasti menggunakan power and influence untuk menyelesaikan suatu pekerjaan yang dapat berdampak bagi organisasi. Memperoleh dan menggunakan power itu merupakan proses politik. Dimana politik ini melibatkan untuk memperoleh, mengembangkan, dan menggunakan kekuasaan untuk mendapatkan hasil yang diinginkan ketika terdapat ketidaksepakatan atau ketidakpastian tentang pilihan. Kekuasaan ini bisa mengarahkan individu untuk mempengaruhi orang lain sebagai alat bantu dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Kekuasaan bisa di ibaratkan seperti kemampuan atau kapasitas yang dimiliki X untuk memengaruhi perilaku Y, sehingga Y melakukannya sesuai keinginan X. Walaupun banyak beberapa orang yang memandang negatif tentang politik, tetapi jika penggunaan perilaku politik yang tepat dapat memenuhi tujuan organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya. Perilaku politik mengacu pada aktivitas yang tidak dipersyaratkan sebagai bagian dari peranan formal seseorang dalam organisasi, tetapi dapat memengaruhi, atau berupaya untuk memengaruhi apa yang menjadi keuntungan dan kerugian di dalam organisasi tersebut. Sebagai seorang pemimpin pasti meyakini bahwa perilaku politik merupakan bagian utama dari keberlangsungan organisasi. Misalnya, salah satu faktor yang paling penting yang mengarah pada politik di dalam organisasi, bahwa sebagian besar fakta digunakan untuk mengalokasikan sumber daya yang terbatas untuk di interpretasikan. Terdapat salah satu base of power seperti kekuasaan formal yang didasarkan pada posisi seseorang dalam organisasi, dapat berasal dari kemampuan wewenang formal, memberikan imbalan maupun memaksa. Lalu bagaimana jika seorang pemimpin semena-mena terhadap para pengikutnya? Padahal telah dilakukan evaluasi tetapi perilaku pemimpin tersebut perilakunya tetap tidak berubah. Cara yang bisa dilakukan seperti diskusi dengan atasan. Diskusi ini mengungkapkan keluhan yang diharapkan bisa membuka pikiran pemimpin tersebut untuk tidak melakukan kesalahannya lagi. Kemudian bisa bersikap tegas, dengan bersikap tegas Anda bisa mengatakan bahwa perilaku pemimpin tersebut menyimpang dan mengungkapkan tidak boleh semena-mena terhadap para pengikutnya, harus sesuai etika di perusahaan bagaimana cara memperlakukan bawahan dengan baik. Politik merupakan proses yang alami untuk menyelesaikan perbedaan di dalam organisasi. Perilaku politik dapat menjadi kekuatan positif maupun kekuatan negatif. Penggunakan kekuasaan dan politik yang tepat untuk menyelesaikan suatu masalah merupakan aspek yang penting dari kepemimpinan. Sebagai seorang pemimpin dapat menggunakan kerangka acuan sumber daya manusia, struktural, simbolis, dan politik untuk memaksimalkan efektivitas kepemimpinan. Pemimpin sering kali menggunakan strategi pengaruh agar mampu mempengaruhi para pengikutnya. Pemimpin juga bisa menggunakan prinsip ini untuk menyelesaikan suatu masalah. Terdapat beberapa prinsip untuk menegaskan pengaruh pemimpin sepertiBantu orang agar bisa menyukai Anda. Seseorang akan cenderung lebih mudah mengatakan "ya" atau tidak menolak kepada seseorang yang kita sukai. Para pengikut pasti menyukai seorang pemimpin yang membuat mereka nyaman dengan dirinya sendiri, pemimpin yang memahami apa yang para pengikut butuhkan dan mengandalkan aturan feedback. Bisa membagikan apa yang Anda miliki seperti layanan, dukungan, waktu, maupun sumber daya. Kebanyakan orang merasa bahwa memberikan sesuatu sebagai imbalan itu merupakan kewajiban, dimana atas bantuan yang diperoleh dari orang apa yang diinginkan. Aktivitas politik hanya akan efektif jika visi, misi, dan perubahan yang diinginkan pemimpin dapat dibuat secara kompleks sehingga organisasi dapat memberikan tanggapan. Seorang pemimpin dapat menggunakan keberanian untuk bersikap tegas namun tetap sesuai etika yang ada, dengan mengatakan apa yang diyakini sehingga bisa mempengaruhi orang pemimpin harus memiliki keterampilan politik yang mengacu pada mempengaruhi orang lain dengan segala cara untuk mendorong tujuan dari seseorang. Kekuasaan dan politik tidak dapat dipisahkan karena saling berhubungan satu sama lain. Lihat Ilmu Sosbud Selengkapnya Melihatpentingnya hubungan gender dan politik dalam pengertian yang lebih luas tersebut, Sekolah Pascasarjana Universitas Gadjah Mada bermaksud menyelenggarakan workshop dengan tema Gender, Politik, dan Kekuasaan. Workshop ini bertujuan untuk membangun kapasitas yang bersifat analitis dalam mengkonseptualisasikan informasi yang diperoleh di lapangan dalam hubungannya
Uploaded byarizka 0% found this document useful 0 votes2K views2 pagesDescriptionleadershipCopyright© © All Rights ReservedAvailable FormatsDOCX, PDF, TXT or read online from ScribdShare this documentDid you find this document useful?Is this content inappropriate?Report this Document0% found this document useful 0 votes2K views2 pagesHubungan Antara Kekuasaan Dan PolitikUploaded byarizka DescriptionleadershipFull descriptionJump to Page You are on page 1of 2Search inside document You're Reading a Free Preview Page 2 is not shown in this preview. Buy the Full Version Reward Your CuriosityEverything you want to Anywhere. Any Commitment. Cancel anytime.
Ayatini menunjukkan bahwa Nabi Dawud AS memperoleh kekuasaan tertentu dalam mengelola satu wilayah. Dengan kata lain, kekuasaan politik. Kekhalifahan dalam arti kekuasaan politik dipahami juga dari ayat-ayat yang menggunakan bentuk jamak khalifah, yaitu khulafa'. Misalnya Surat al-A'raf [7]: 69 dan 74, serta Surat al-Naml [27]: 62.
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas. Politik dan organisasi adalah dua konsep yang saling terkait dalam konteks kehidupan sosial dan pemerintahan. Politik mengacu pada aktivitas, proses, dan kebijakan yang terkait dengan pengambilan keputusan, distribusi kekuasaan, dan pelaksanaan otoritas dalam suatu masyarakat. Sementara itu, organisasi adalah entitas yang terstruktur yang dibentuk oleh individu atau kelompok untuk mencapai tujuan bersama. Politik dan organisasi memiliki keterkaitan yang erat karena politik sering kali mempengaruhi cara organisasi diatur dan bawah ini adalah beberapa aspek penting dalam hubungan antara politik dan organisasi 1. Pembentukan Organisasi Politik dapat mempengaruhi pembentukan organisasi. Keputusan politik seperti undang-undang atau kebijakan pemerintah dapat menjadi motivasi bagi individu atau kelompok untuk membentuk organisasi yang mencoba mempengaruhi atau beroperasi dalam kerangka kebijakan tersebut. 2. Pengaturan Operasi Politik juga mempengaruhi regulasi dan aturan yang mengatur operasi organisasi. Pemerintah biasanya memiliki peran dalam membuat kebijakan dan peraturan yang mempengaruhi aktivitas organisasi, seperti regulasi lingkungan, perpajakan, atau regulasi pasar. 3. Pengaruh Kebijakan Kebijakan politik, seperti kebijakan ekonomi atau kebijakan sosial, dapat berdampak langsung pada organisasi. Organisasi dapat diuntungkan atau dirugikan oleh kebijakan tersebut, dan mereka dapat berusaha mempengaruhi pembentukan kebijakan melalui upaya advokasi atau Pemilihan Pemimpin Politik juga mempengaruhi pemilihan pemimpin dalam organisasi. Dalam beberapa organisasi, pemimpin dipilih melalui proses pemilihan atau pemungutan suara, yang melibatkan keputusan politik dari anggota Pengaruh Kekuasaan Politik melibatkan distribusi kekuasaan, dan ini juga berlaku dalam konteks organisasi. Kekuasaan dalam organisasi dapat mempengaruhi dinamika internal, pengambilan keputusan, dan hubungan antara anggota kesimpulannya, politik dan organisasi saling terkait karena politik mempengaruhi pembentukan, regulasi, dan kebijakan organisasi. Di sisi lain, organisasi juga dapat mempengaruhi politik melalui upaya advokasi dan partisipasi politik. Pemahaman yang baik tentang hubungan ini penting untuk memahami dinamika sosial, ekonomi, dan pemerintahan dalam suatu masyarakat. Organisasi dapat menjadi arena kekuasaan politik ketika mereka terlibat dalam proses pengambilan keputusan yang mempengaruhi distribusi kekuasaan dalam contoh organisasi yang dapat menjadi arena kekuasaan politik termasuk1. Partai Politik Partai politik adalah organisasi yang berfokus pada kegiatan politik dan memiliki tujuan untuk mempengaruhi pembentukan kebijakan publik serta memperoleh kekuasaan politik. Mereka berkompetisi dalam pemilihan umum dan berusaha untuk mendapatkan dukungan masyarakat agar dapat memenangkan kursi di parlemen atau posisi politik lainnya. 1 2 Lihat Ilmu Sosbud Selengkapnya BAB10KEKUASAAN DAN POLITIK Memdefinisikan kekuasaan dan hubungannya dengan otoritas dan pengaruh Menjelaskan sumber-sumber kekuasaan Taktik kekuasaan Perilaku Politik dalam organisasi. Definisi Kekuasaan • Kekuasaan, kemampuan mempengaruhi perilaku, meng-ubah peristiwa, mengatasi perlawanan, dan meminta orang melakukan sesuatu yg tidak ingin mereka lakukan (Pfeffer dalam Luthans 2006:482).

Abstraksi Penyalahgunaan kekuasaan pada dunia politik yang kerap dilakukan oleh pelaku politik menimbulkan pandangan bahwa tujuan utama berpartisipasi politik hanyalah untuk mendapatkan kekuasaan. Studi tentang Kekuasaan dan Politik dalam organisasi hanya sedikit. Beberapa studi justru menghasilkan kesimpulan yang berbeda-beda. Pada saat setiap individu mengadakan interaksi untuk mempengaruhi tindakan satu sama lain, maka yang muncul dalam interaksi tersebut adalah pertukaran kekuasaan. Pada hakekatnya penggunaan kekuasaan dalam politik bertujuan untuk mengatur kepentingan masyarakat seluruhnya, bukan untuk kepentingan pribadi ataupun kelompok. Untuk itu, adanya pembatasan kekuasaan sangat diperlukan agar tumbuh kepercayaan masyarakat terhadap pemegang kekuasaan dan terciptanya keadilan serta kenyamanan dalam kehidupan. Politik dan kekuasaan dijalankan untuk menyeimbangkan kepentingan individu karyawan dan kepentingan manajer, serta kepentingan organisasi. PENDAHULUAN Politik dan kekuasaan adalah sesuatu yang ada dan dialami dalam kehidupan setiap organisasi, tetapi agak sulit untuk mengukurnya akan tetapi penting untuk dipelajari dalam perilaku keorganisasian, karena keberadaannya dapat mempengaruhi perilaku orang-orang yang ada dalam organisasi. Politik dan kekuasaan tidak hanya terjadi pada sistem pemerintahan, namun politik juga terjadi pada organisasi formal, badan usaha, organisasi keagamaan, kelompok, bahkan pada unit keluarga. Politik adalah suatu jaringan interaksi antarmanusia dengan kekuasaan diperoleh, ditransfer, dan digunakan. Politik dijalankan untuk menyeimbangkan kepentingan individu karyawan dan kepentingan manajer, serta kepentingan organisasi. Ketika keseimbangan tersebut tercapai, kepentingan individu akan mendorong pencapaian kepentingan organisasi. ________ * Fak Ekonomi Jurusan Manajemen Universitas Pandanaran Politik penting artinya dalam suatu organisasi, karena didalamnya terjadi suatu proses berorganisasi yang mempunyai dampak terhadap perilaku setiap individu atau anggota yang ada dalam organisasi. Politik dalam organisasi merupakan suatu proses dalam memahami proses manajerial. Perilaku politik merupakan perilaku yang secara organisasional tidak ada sanksinya,

Politikdi dalam organisasi (organizational politics) dengan memfokuskan perhatian pada tiga konsep yaitu interest (kepentingan), konflik, dan kekuasaan (power). Interest (kepentingan) adalah kecenderungan meraih sasaran, nilai, kehendak, harapan, dan kecenderungan lainnya yang membuat orang bertindak dengan satu cara ketimbang lainnya.
Ilmu politik mempelajari suatu segi khusus dari kehidupan masyarakat yang menyangkut soal kekuasaan. Tumpuan kajian ilmu politik adalah bermacam-macam kegiatan dalam suatu proses sistem politik negara yang menyangkut proses menentukan tujuan-tujuan dari sistem itu dan melaksanakan tujuan-tujuan tersebut Miriam Budiharjo, 1992. Sistem itu menurut Deliar Noer 1983 meliputi sistem kekuasaan, wibawa, pengaruh, kepentingan, nilai, keyakinan dan agama, pemilikan, status dan sistem ideologi. Menurut Syarbani 200213, tumpuan kajian ilmu politik adalah upaya-upaya memperoleh kekuasaan, mempertahankan kekuasaan, penggunaan kekuasaaan, dan bagaimana menghambat penggunaan kekuasaan. Dengan demikian dilihat dari aspek kenegaraan, ilmu politik mempelajari negara, tujuan negara, dan lembaga negara, serta hubungan kekuasaan baik sesama warga negara, hubungan negara dengan warga negara, dan hubungan antar negara. Apabila dilihat dari aspek kekuasaan ilmu politik mempelajari kekuasaan dalam masyarakat, yaitu sifat, hakikat, dasar, proses, ruang lingkup, dan hasil dari kekuasaan itu. Dilihat dari aspek kelakuan, ilmu politik mempelajari kelakuan politik dalam sistem politik yang meliputi budaya politik, kekuasaan, kepentingan, dan kebijakan. Melihat penjelasan di atas, kajian ilmu politik meliputi 1 teori ilmu politik, 2 lembaga-lembaga politik undang-undang dasar, pemerintahan nasional, pemerintahan daerah, fungsi ekonomi dan sosial dari pemerintah dan perbandingan lembaga-lembaga politik, 3 partai politik, dan 4 hubungan internasional. Minimal ada enam hal yang ditekankan dalan ilmu politik, yaitu kekuasaan, negara, pemerintahan, fakta-fakta politik, kegiatan politik, organisasi masyarakat. Sedangkan obyek ilmu politik meliputi dua hal yaitu, 1 material obyek ini berwujud pada perjuangan memperoleh dan mempertahankan kekuasaan dengan obyek negara, kekuasaan, pemerintah, fakta-fakta politik, kegiatan politik, dan organisasi masyarakat. dan 2 formal pengetahuan, pusat perhatian. Dengan demikian, Syarbaini menyimpulkan ada lima konsep tentang ilmu politik, yaitu 1 sebagai usaha-usaha yang ditempuh warga negara untuk membicarakan dan mewujudkan kebaikan bersama, 2 segala hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan negara dan pemerintah, 3 segala kegiatan yang diarahkan untuk mencari dan mempertahankan kekuasaan, 4 kegiatan yang berkaitan dengan perumusan dan pelaksanaan kebijakan umum, dan 5 sebagai konflik dalam rangka mencari dan mempertahankan sumber-sumber yang dianggap penting. Sementara itu, menurut Maran 1999 politik merupakan studi khusus tentang cara-can manusia memecahkan permasalahan bersama dengan manusia yang lain. Dengan kata lain, politik merupakan bermacam-macam kegiatan dalam suatu sistem politik atau negara yang menyangkut proses penentuan dan pelaksanaan tujuan-tujuan. Untuk melaksanakan tujuan itu perlu ditentukan kebijakan-kebijakan umum yang menyangkut pengaturan dan pembagian atau alokasi sumber-sumber dan berbagai sumber dava vang ada. Untuk itu diperlukan kekuatan {power dan kewenangan {aiitliorlty. yang dipakai baik untuk membina kerja sama rnaupun untuk menyelesaikan konflik yang mungkin timbul dalam proses tersebut. Kekuasaan itu bisa dipakai secara persuasif bisa juga secara koersif paksaan Definisi lebih sederhana tetapi padat dapat dilihat dari pendapatnya Surbakti 1999 yang mengcitakan bahwa konsep politik merupakan intcraksi antara pemerintah dan masyarakat dalam rangka proses pcmbuatan dan pdaksanaan keputusan yang mengikat tentang kebaikan bersama masyarakat yang tinggal dalam suatu wilayah tertcntu. Arti politik yang terekam dari berbagai referensi ilmu politik disimpulkan terdapat tiga penjelasan. Pertama, rnengidentifikasikan kategori-kategori aktivitas yang membentuk politik. Dalam hal ini Paul Conn menganggap konflik sebagai esensi politik. Kedua, menyusun suatu rumusan yang dapat merangkum apa saja yang dapat dikategorikan sebagai politik. Politik dapat dirumuskan sebagai “siapa mendapat apa, kapan dan bagaimana”. Ketiga, menyusun daftar pertanyaan yang harus dijawab untuk memahami politik. Melalui daftar pertanyaan diharapkan dapat memberi jawaban dengan gambaran yang tepat mengenai politik Surbakti, 1992. jadi politik akan terkait dengan kekuasaan, negara dan pengaturan hidup bersama dalam upaya mencapai kebaikan bermasyarakat. Selain itu, dapat diketahui bahwa konsep-konsep pokok yang dipelajari ilmu politik adalah negara {state, kekuasaan power, pengambilan kebijakan decision making, kebijaksanaan policy, beleiri, dan pembagian di’-tribution, atau alokasi allocation. Singkatnya, ilmu politik selain mempelajari tentang interaksi antara pemerintah dan masyarakat untuk membicarakan dan mewujudkan kebaikan bersama, yang berkaitan dengan penyelenggaraan negara dan pemerintah melalui perumusan dan Pelaksanaan kebijakan umum, juga membicarakan tentang berbagai upaya perebutan mencari dan mempertahankan kekuasaan. Menurut Weber, sosiologi harus bebas nilai value free, tidak bias kepentingan atau keyakinan moral pribadi. Bias personal harus dihindari selama melakukan riset ilmiah. Hal ini dimaksudkan untuk menjamin objektivitas kebenaran sosiologi. Dari konseptualisasi sosiologis yang disumbangkan oleh para tokoh ilmu sosial, selanjutnya dijadikan pijakan dalam merumuskan ruang lingkup sosiologi politik. Dalam operasionalnva, cakupan materi sosiologi politik terwujud dalam beberapa hal 1 sosialisasi politik; 2 partisipasi politik; 3 perekrutan politik; 4 komunikasi politik. 1. Sosialisasi Politik Sosialisasi politik adalah suatu proses agar setiap individu atau kelompok dapat mengenali sistem politik dan menentukan sifat persepsi-persepsinya mengenai politik serta reaksi-reaksinya terhadap fenomena-fenomena politik. Kerja sosialisasi politik meliputi pemeriksaan mengenai lingkungan kultural, lingkungan politik dan lingkungan sosial individu maupun kelompok. Dengan demikian, sosialisasi politik merupakan landasan sosiologi politik selain yang terpenting juga memegang peranan utama dan pertama bagi setiap tindakan politik. 2. Partisipasi Folitik Partisipasi politik ialah keterlibatan individu atau kelompok pada level terendah sampai yang tertinggi dalam sistem politik. Hal ini berarti bahwa partisipasi politik merupakan bentuk konkret kegiatan politik yang dapat mengabsahkan seseorang berperan serta dalam sistem politik. Dengan demikian, maka setiap individu atau kelompok yang satu dengan yang lainnya akan memiliki perbedaan-perbedaan dalam partisipasi politik; sebab partisipasi menyangkut peran konkrit politik di mana seseorang akan berbeda perannya, strukturnya dan kehendak dari sistem politik yang diikutinya. 3. Perekrutan Politik Pengrekrutan politik adalah suatu proses yang menempatkan seseorang dalam jabatan politik setelah vang bersangkutan diakui kredibilitas dan lovalitasnya. Perekrutan politik merupakan konsekuensi logis dalam memenuhi kesinambungan sistem politik dan adanva suatu sistem politik yang hidup dan berkembang. Dalam operasionalnya, perekrutan politik dapat ditempuh melalui dua jalan. Pertama, perekrutan yang bersifat formal yakni ketika seseorang menduduki jabatan politik direkrut secara terbuka melalui ketetapan-ketetapan yang bersifat umum dan ketetapan-ketetapan itu disahkan secara bersama-sama. Perekrutan ini dilaksanakan melalui seleksi atau melalui pemilihan. Kedua, perekrutan tidak formal yakni usaha seseorang tanpa suatu proses terbuka sehingga seseorang itu mendapatkan kesempatan atau mungkin didekati orang lain untuk diberi posisi-posisi tertentu. 4. Komunikasi Politik Komunikasi politik ialah suatu proses penyampaian informasi politik pada setiap individu anggota sistem politik atau informasi dari satu bagian sistem politik kepada bagian yang lainnya, dan informasi yang saling diterima di antara sistem-sistem sosial dengan sistem-sistem politik. Informasi tersebut bersifat terus-menerus, bersifat pertukaran baik antara individu, individu ke kelompok maupun kelompok ke kelompok yang dampaknya dapat dirasakan oleh semua tingkatan masyarakat. Informasi itu bisa dalam bentuk harapan, kritikan, reakasi-reaksi masyarakat terhadap sistem politik dan pejabat politik. Atau suatu harapan, ajakan, janji dan saran-saran pejabat politik kepada masyarakatnya yang berdampak terhadap perubahan atau nwmperteguh tindakan-tindakan politiknya agar dilaksanakan stau tidak dilaksanakan. Landasan-landasan di atas merupakan proses-proses politik yang mesti ada dan berjalan dalam suatu sistem politik dan embaga-lembaga politik ketika akan, dan pasti, berurusan dengan MASYARAKAT DAN POLITIK Hubungan Masyarakat dan Politik Dalam kerangka dimensi-dimensi sosial masyarakat, akan selalu terkait dengan politik. Dimensi politik dalam masyarakat, menurut Franz Magnis Suseno 1991 nkan mencakup lingkaran-lingkaran kelembagaan hukum dan negara serta sistem-sistem nilai dan ideologi-ideologi yang memberikan legitimasi ” kepadanya. ”Sepintas lalu, pernyataan di atas memberikan alasan kemustahilan jika masyarakat terpisah dengan politik. Politik dan ” masyarakat, atau sebaliknya, adalah dua sisi mata uang; kendati saling berbeda titik tekannya namun ia tak mungkin terpisahkan ” dalam realitas sosialnya, baik untuk jangka pendek maupun untuk 1 jangka panjang, baik pada lingkup individu maupun kelompok. Menurut Deliar Noer terdapat hubungan masyarakat dengan politik pada aspek kekuasaan. la menegaskan bahwa prasyarat “; adanya kekuasaan ditengah masyarakat kecuali adanya masyarakat yang menguasai pada satu pihak dan adanya ” masyarakat yang dikuasai pada pihak lain. Suatu pengaruh atau ” wibawa seseorang yang menguasai dibentuk dan diberikan oleh orang-orang yang dikuasainya. Pendapat di atas menggambarkan hubungan masyarakat I dengan politik pada aspek kekuasaan. la menegaskan bahwa prasyarat adanya kekuasaan ditengah masyarakat kecuali adanya masyarakat yang menguasai pada satu pihak dan adanya masyarakat yang dikuasai pada pihak lain. Suatu pengaruh atau wibawa seseorang yang menguasai dibentuk dan diberikan oleh , orang-orang yang dikuasainya. Pengertian di atas tidak semata merujuk kepada masyarakat modern, melainkan menunjukkan pula kepada masyarakat tradisional yang telah terjadi secara turun-temurun sepanjang sejarah kehidupan manusia. Hubungan itu tentu pula berada dalam unit yang sekecil-kecilnya, seperti kita kenal dalam Islam bahwa apabila ada tiga orang bepergian maka hendaklah ditunjuk salah satunya jadi pemimpin. Cerminan doktrinal Islam tersebut merefleksi kepada apa yang disebut pemimpin keluarga, pemimpin Rukun Tetangga, begitu seterusnya sampai kita jumpai pemimpin negara. Hubungan masyarakat dan politik dilihat dari kegunaannva memiliki makna pengaturan. Seperti disebut oleh Franz Magnis Suseno 1991 20, hubungan itu mempunyai dua sesi fundamental. Pertama, manusia adalah makhluk yang tahu dan mau. Kedua, makhluk yang selalu ingin mengambil tindakan. Dalam upaya pengaturan hasrat tahu, mau dan tindakan itu diperlukan suatu lembaga pengaturan dengan jenisnya yang bermacam-macam ada yang disebut kerajaan, negara, kabilah dan lain sebagainya. Apa yang ditegaskan Suseno itu mencirikan suatu hubungan masyarakat dan politik ke dalam bentuk, singkatnya adalah negara.’ Dengan adanya negara menunjukkan adanya keterikatan seseorang pada peraturan-peraturan yang berlaku, peraturan-peraturan secara umum maupun secara khusus. Undang-undang perpajakan, penghasilan, undang-undang tentang organisasi politik dan organisasi kemasyarakatan; undang-undang larangan terhadap berdirinya partai komunis; dan lain sebagainya merupakan aturan-aturan yang muncul dari rahim negara dibuat oleh pemerintah untuk menciptakan tertib berpolitik di antara masyarakat dari lapisan yang terendah-rendahnya kepada lapisan yang setingi-tingginya. Secara deskriptif Soemarsaid Moertono 1985 melukiskan peranan negara dalam masyarakat, sebagai ber’kut. “Tak ada ruang bagi penyesuaian sekehendak hati maupun timbal balik atau suatu perdamaian/kerukunan dan mencocokkan yang menyenangkan; sebaliknya, alam semesta diatur dengan ketentuan-ketentuan yang keras dan tegar tanpa ampun. Penyimpangan dari padanya akan menimbulkan serangkaian reaksi yang mungkin sampai kepada hal-hal yang mencelakakan. Dan sini jarak sudah pendek sekali untuk sampai pada keyakinan akan berlakunya nasib. Karena itulah orang jawa tidak akan menganggap negara telah memenuhi kewajiban-kewajibannya bila ia tidak mendorong suatu kententraman batiniah tentrem, kedamaian dan ketenangan hati maupun mewujudkan tata tertib formal seperti peraturan negara.” Kutipan di atas menunjukkan, bahwa politik negara selalu berhuhungan dengan masyarakat dalam pengertiannya yang amat kompleks dan menveluruh. la tidak hanya berhubungan dengan pengtituran-pengaturan yang sifatnva profan nampak, bahkan persoiilan ketentraman dan kedamaian batiniah sekiilipun sepenuhnya merupakan tanggung jawab negara. Kendati yang dicontohkan dalam kutipan di atas adalah masyarakat Jawa, namun negara-negara tradisional dan modern dimanapun lebih kurang akan memiliki hubungan yang sama; bahwa demikian kompleksnva hubungan negara politik dengan masyarakat. Dengan kata lain, setiap anggota masyarakat tidak dapat melepaskan diri dari ikatan-ikatan peraturan-peraturan yang diadakan oleh negara. Secara umum juga dapat dikatakan bahwa seseomng jelas-jelas tidak dapat menghindarkan dari hidup bernegara. Sebab, jangankan masih hidup, ketika ia meninggal saja ia tetap berhubungan dengan negara, yakni dengan izin penguburannva misiilnya. Inilah yang menunjukkan pentingnya negara yang terkadang dapat lebih besar hubungannya ketimbang peran organisasi subordinatnva seperti perkumpulan olahraga atau organisasi politik partai dan organisasi kemasyarakatan. Eratnya hubungan masyarakat dan politik, juga digambarkan oleh Stevan Lukes dalam Miller & Seidcntof, 1986 sebagai berikut. “Mengapakah seseorang harus membentuk suatu ikatan terhadap aparat administratif yang memonopoli kekuasaan sah dalam wilayah tertentu? Simbol-simbol seperti akan bersatu dalam kehidupan hanya apabila mereka menjadi simbol-simbol negara; yang penting bukanlah mesin pemerintahan melainkan bahwa orang harus mempunyai rasa untuk berbagi nasib politik dengan orang lainnya, suatu keinginan untuk bersatu dengan mereka secara politis dalam suatu negara dan kesiapan untuk terikat pada tindakan politik bersama.” llustrasi tersebut menjelaskan bahwa hubungan politik dan masyarakat sangat berarti untuk terdapatnya masyarakat bersatu serta agar masyarakat memiliki identitas diri yang mendorong rasa memiliki terhadap identitas bersamanya itu nasionalisme Secara sederhana hubungan itu dapat dirinci sebagai berikut 1. Sebagai simbol kebersamaan 2. Sebagai wujud identitas bersama 3. Sebagai wahana tumbuhnva perasaan dan senasib 4. Sebagai wahana ikatan dalam bertindak. Maka politik, dalam kerangka kecil maupun besar akan mengarahkan fungsi-fungsi hubungan antara anggota masyarakat sehingga setiap diri masyarakat selalu mendapatkan kesempatan, peluang, wadah aktualitas, pengaturan dan penerbitan. Bahwii secara ekstrim, melalui hubungan masvarakat dan politik dapat menimbulkan suatu permusuhan dan peperangan andai hubungan itu dilepaskan dari kerangka-kerangka nilai yang berlaku di tengah masvarakat. Perang dunia I dan dunia II yang disusul dengan Perang dingin Ketegangan hubungan antara kekuatan liberal dan komunis sesungguhnya merupakan refleksi hubungan masyarakat dunia dengan politik. Tetapi politik tersebut telah ternodai oleh lepasnya ikatan-ikatan moral dan telah lepas dari substansi politik dalam fungsinya untuk tertib sehingga politik pada akhirnya berekses pada pemusnahan suatu masvarakat oleh masyarakat yang lainnya. Namun demikian, hal ini tetap harus diakui sebaga; .r-bungan antara masyarakat dan politik, kendati pada kerangka nilai harus dipisahkan mana hubungan yang dapat dibenarkan dan mana hubungan vang tidak terpuji. Namun seperti diungkapkan oleh Carlto Hayes 1950 128, untuk menghindari pertentangan nilai dalam hubungan itu, maka hubungan masyarakat dan politik dapat dirumuskan sebagai kekuatan yang memupuk simpati antar anggota masyarakat seperti pengabdian bersama, perbaikan dan pembaharuan serta rasa pembelaan kepada wilayah, kebudayaan dan kekayaan alam lingkungannya. Timbal Balik Antara Masyarakat dan Proses Politik Proses-proses politik sebagaimana telah diuraikpin terdahulu •bagai landasan konseptual oleh Rush & Althoff 1995 22-25 esungguhnya harus dipahami sebagai proses politik yang melahirkan timbal balik antara masyarakat satu pihak dan politik di pihak lain. Melalui sosialisasi politik, masyarakat akan mengenali suatu sistem politik yang berlaku di sekitarnya sehingga masyarakat inemberikan reaksi terhadap gejala-gejala dari sistem politik itu. Di sini masyarakat akan mengetahui proses polilik dari segi strukturnya, perilaku yang dikehendakinya dan lain sebagainya. Pemilihan umum Pemilu sebagai bagian dari proses politik di Indonesia akan dapat diikuti tahapan-tahapan dengan baik apabila masyarakatnya telah mengenali Pemilu dari segi keharusan-keharusannya dan dari segi larangan-larangannya. Pengenalan ini sangat berguna bagi masyarakat, yakni mengenali, dan bagi proses politik telah memiliki ruang untuk dikenali masvarakat sehingga proses politik tidak canggung untuk disosialisasikan. Begitu pula yang terjadi pada partisipasi politik, suatuu proses politik akan berjalan baik dan akan memberikan makna bagi keberlangsungan kehidupan masyarakat manakala masvarakat akan berarti bagi masyarakat itu sendiri dalam rangka menghapus kesan dirinya terasingkan dalam proses politik yang akan dijalankan oleh negara umpamanya. Hal yang sama terjadi pada pengrekrutan politik. Dengan pengrekrutan maka sistem politik akan kuat, mendapatkan dukungan dan mendapatkan wilayah geraknya. Dengan direkrutnya masyarakat ke dalam proses politik, maka masyarakat akan menemukan legitimasi dan kewibawaan dalam menentukan aktulisasi peran dirinya tanpa merasa berposisi yang dikesankan masyarakat dan bernegara” di zaman kuno sebagaimana tlilukiskan oleh Larry Siedentof dalam Miller & Siedentof, 1986 Pada komunikasi politik, timbal balik masyarakat dan proses –Politik barangkali dapat disebut sebagai timbal balik yang paling mudah menemukan wujudnya. Pengrtian-pengertian, harapan, janji, ancaman yang dikeluarkan masyarakat untuk negara atau partai politik, atau oleh negara dan partai politik kepada masyarakat sesuatu yang paling mungkin terjadi melalui komunikasi politik. Di sini harus diakui bahwa komunikasi politik tak sekedar media penyerapan informasi, lebih dari itu sebagai arena pemupukan kesadamn bagi masyarakat dan bagi proses politik itu sendiri. Faktor tingkah laku masyarakat yang dapat dipahami dengan baik oleh sebuah proses politik yang dijalankan, akan berguna sebagai referensi tindakan-tindakan politik yang nontinya baik input maupun output berguna bagi masyarakat dar. efektif bagi proses itu sendiri. Timbal balik antara masyarakat dan proses politik itu secara niscaya dapat dikatakan agar proses politik tidak berjalan sekehendaknya, melainkan atas dasar pertimbangan-pertimbangan masyarakat baik yang berposisi selaku subjek politik maupun objek politik. Secara mengesankan Magnis-Suseno 1986152 mengatakan sebagai berikut “Pembangunan politik harus yang dituntut oleh pendekatan sistem bekerja sama dengan dan berdukung pada subsistem-subsistem yang ada, pada kekuatan-kekuatan yang bekerja. Pembangunan politik tidak secara kasar mencampuri proses-proses hidup, melainkan penuh hormat, dalam kesadaran tahu diri, menyesuaikan diri dengan apa yang sudah ada.” Kutipan di atas mencerminkan bahwa agar proses politik memiliki hubungan timbal balik dengan masyarakat, maka proses politik hendaklah memperhatikan realitas kultural masyarakat itu sendiri. Sebagai contoh, pemerintah Indonesia pernah melakukan tindakan politik yang tak sekedar tindakan ekonomi dengan mengesahkannya SDSB. Masyarakat Indonesia yang agamis menolaknya dan karenanya timbul gelombang unjuk rasa yang amat dahsyat. Pemerintah menarik kembali SDSB. Contoh ini menunjukkan bahwa proses politik yang diambil oleh suatu kelompok atau pemerintah yang proses itu bertentangan dengan masyarakat, maka akan menimbulkan anarkis yang menggetirkan. Dan hal ini sebagai bukti bahwa suatu proses politik yang tak mencerminkan hubungan timbal balik antara kepentingan politis disatu pihak dan kepentingan masyarakat pada pihak lain akan berakhir secara mengenaskan. Dengan adanya timbal balik itu, secara gamblang diakui oleh Clifford Geertz 1992 144, bahwa proses-proses politik tak sekedar menampakkan wujud institusi formalnya, namun lebih dari itu proses politik akan memaklumi setiap kehendak masvarakat, dan seyogyanya kehendak itu dijabarkan oleh proses politik itu sendiri. Sebab, apa vang dikhawatirkan oleh Geertz, apabila proses politik sudah mengenvampingkan realitas kultural realitas masyarakat, walaupun proses proses politik dirasakan sangat penting, maka dengan sendirinya masyarakat dapat mengenyampingkannya bahkan mungkin secara mengkristal berbuntut perlawanan. Suatu hubungan timbal balik akan dirasakan oleh masyarakat dan negara dalam melakukan proses politiknya, menurut Vie George Paul Wilding 1992 21 apabila proses politik tak sekedar mencerminkan para elite strategis negar itu saja, lebih dari itu harus ada kesediaan untuk mencerminkan kehendak masyarakat, walau mungkin kehendak itu secara relatif dipandang menghalangi proses politik yangseharusnya. Di sini, negara, tegas George & Wilding, tinggal memilih sebuah konsekuensi yang termudah; apakah mengenyampingkan kehendak politiknya atau justru kehendak masyarakatnya. Kendati jalan mengkompromikan jelas lebih baik karena pada upaya itu upaya timbal balik dapat din-iaknai secara lebih mengesankan, teruji dan terpuji. Jalan ke luar di atas sangat penting, mengingat kehidupan politik menurut Ibnu Khaldun dalam Zainuddin, 1992 93, dengan segala kelebihan dan kekurangannya adalah suatu keharusan dalam kehidupan masyarakat. Tanpa kehidupan dan proses politik yang timbal balik, maka kehidupan masyarakat tak akan teratur. Tolong-menolong untuk kepentingan mencapai tujuan bersama tidak akan terealisasikan. Karena itu, proses politik harus dipahami sebagai mekanisme yang menjadikan masyarakat segala kehidupannya berjalan lancar. Dengan demikian, timbal balik antara masyarakat dan proses Politik itu tidak semata-mata diukur oleh saling pengertian dan memahami hakikat masyarakat dan hakikat politik yang dijalankan, namun lebih dari itu memahami dan memenuhi keinginan-keinginan dan kebutuhan-kebutuhan. Bahwa masvarakat hendaklah menjalankan fungsinya sesuai dengan proses politik vangdijalankan , dan proses politik yangada hendaklah merupakan refleksi dari merealisir keinginan-keinginan dan kebutuhan-kebutuhan vang ada dalam masyarakat secara adil dan penuh perikemanusiaan. Timbal balik antara masyarakat dan proses politik lebih dari yang telah dipaparkan, sebagaimana dikerangkakan oleh Maurice Duverger 1993 351 hendaklah mencerminkdn suatu solidaritas antar keduanya. Sebab pada solidaritas itu, tegas Duverger, merupakan akibat dari struktur komunitas hidup, dimana setiap individu membutuhkan orang lain di dalam suatu jaringan hubungan yangsaling masuk dengan yang lainnya. Dengan kata lain, haruslah dipandang bahwa antara masvarakat dengan proses politik merupakan. komunitas hidup yakni komunitas negara yang karena ada keduanya tatanan kehidupan akan berjalan secara normal asalkan keduanva mencmpatkan dalam posisi sejajar dalam suatu hubungan yang saling membutuhkan, saling terkait dan saling menentukan. Barangkali proses politik Indonesia merdeka tak pernah terwujud sampai hari ini apabila masyarakat saat itu tak membutuhkan kemerdekaan. Kehendak politik melalui tanpa masyarakat niscaya proses politik akan berjalan hampa. Begitu sebaliknya, masyarakat saja tanpa adanya proses-proses politik vang dilalui, terutama diplomasi, tentu Indonesia merdeka akan menjadi sebuah mimpi masyarakat sampai hari ini. Onghokham dalam karyanya “Rakyat dan Negara” 1991, sampai secara tuntas mencoba menelusuri hubungan timbal balik antara proses politik vang ditempuh oleh negara dengan rakyat masyarakat sebagai unsur kekuatan dominannya. Onghokham dalam karyanya itu sempat mengidentifikasi beberapa kegagalanperistiwa politik sepanjang sejarah Indonesia yang dirasakan lagi, akibat peristiwa itu tidak mampu menggerakkan solidaritas masyarakat. Dan ia pun mencatat, setradisional apapun peristiwa politik yang terjadi karena mendapatkan dukungan masyarakat secara massif dan peristiwa-peristiwa itu oleh masyarakat terasa menjadi tanggungjawabnya dan menjadi miliknya. Begitu dahsyatnya suatu timbal balik antara proses politik dengan masyarakat, digambarkan oleh Onghokham merupakan basis penentu keberhasilah politik, yang tidak saja terjadi di Indonesia, namun terjadi pula pada negara-negara jajahan yang terbebas dari belenggu penjajahan. Gambaran Onghokham di atas sekaligus merupakan suatu jawaban yang cukup lugas suatu hubungan politik dan nnasyarakat dimana hubungan itu terjalin karena terdapat timbal balik antara politik dan kehendak-kehendak masyarakat, bahkan politik dijalankan atas dasar kehendak masyarakat itu sendiri Penulis Bayu Pramutoko,SE,MM Dosen Faklutas Ekonomi UNISKA – Kediri Diposting
Abtraksimampu dalam mampu merefleksikan essiensi dari hubungan politik dan birokrasi. Dalam hal ini, Politik dan birokrasi adalah dua hal berbeda tapi keduanya memiliki hubungan yang tidak dapat dipisahkan. Hubungan tersebut rentan melahirkan konflik sehingga hubungan keduanya kerap kali dianalogikan seperti " hubungan benci tapi rindu".
Untuk mencapai sebuah kekuasan kita memerlukan lembaga politik, tanpa lembaga tersebut, kekuasan tidak akan tercapa, karena politik adlah proses pembentukan dan pembagian kekuasaan dalam masyarakat, khususnya dalam negara. Hubungan antara politik dengan kekuasaan adalah politik untuk meraih kekuasaan secara konstitusional maupun nonkonstitusional saya suka jawaban yang singkat tapi benar
PolitikIslam merupakan kekuasaan yang dapat melahirkan sikap dan perilaku politik. Islam meletakkan politik sebagai salah satu solusi untuk memecahkan segala urusan umat, sehingga Islam dan politik tidak boleh dipisahkan karena islam jika tanpa politik dapat menumbuhkan sistem pemerintahan di mana kaum muslim yang tidak mempunyai kebebasan dalam melakukan syariat islam.

APA yang dimaksud dengan kekuasaan? Apa perbedaan kepemimpinan dengan kekuasaan? Bagaimana pembaca melihat perspektif politik di era sekarang? Kekuasaan selama ini sering dianggap sebagai kata yang kotor. Lebih mudah bagi sebagian kita untuk berbicara tentang uang ketimbang tentang kekuasaan. Dimana mereka yang mencoba untuk tidak kelihatan sedang mengejar-ngejarnya, mereka juga yang pandai mendapatkannya akan merahasiakan cara untuk memenangkannya. Kekuasaan selama ini sering dianggap sebagai kata yang kotor. Lebih mudah bagi sebagian kita untuk berbicara tentang uang ketimbang tentang kekuasaan. Dimana mereka yang mencoba untuk tidak kelihatan sedang mengejar-ngejarnya, mereka juga yang pandai mendapatkannya akan merahasiakan cara untuk memenangkannya. Untuk mempelajari bagaimana kekuasaaan bekerja dalam organisasi, maka kita harus menggunakan pengetahuan kita untuk membantu menjadi seorang manajer yang lebih efektif. Kekuasaan power mengacu pada kemampuan yang dimiliki Atasan untuk mempengaruhi perilaku Karyawan sehingga Karyawan bertindak sesuai dengan keinginan Atasan, dimana artinya ini merupakan sebuah potensi yang tidak perlu diaktualisasikan agar efektif dan sebuah hubungan ketergantungan. Kekuasaan merupakan suatu kemampuan atau potensi. Seseorang yang bisa saja memiliki kekuasaan tetapi tidak menjalankannya. Barang kali aspek terpenting dari kekuasaan adalah bahwa hal ini merupakan fungsi ketergantungan. Ketergantungan dependency disini yang dimaksud adalah hubungan Karyawan dengan Atasan, ketika Atasan memiliki sesuatu yang dibutuhkan oleh Karyawan. “Para pemimpin menggunakan kekuasaan sebagai sarana untuk mewujudkan tujuan kelompok. Para pemimpin mencapai tujuan dan kekuasaan adalah sarana untuk memudahkan usaha mereka tersebut. Adapun perbedaan dari istilah tersebut adalah kekuasaan tidak mensyaratkan kesesuaian tujuan; hanya ketergantungan, sebaliknya kepemimpinan mensyaratkan keserasian antara tujuan pemimpin dan mereka yang dipimpin. Perbedaan keduanya berkaitan dengan arah dan pengaruh. Dimana kepemimpinan berfokus pada pengaruh ke bawah kepada para pengikutnya. Kepemimpinan meminimalkan pola-pola pengaruh ke samping dan ke atas tetapi kekuasaan tidak demikian.” Landasan Kekuasaan Landasan kekuasaan memiliki dua bagian yaitu kekuasaan umum dan kekuasaan pribadi. Kekuasaan formal atau biasa disebut kekuasaan umum didasarkan pada posisi seorang individu dalam sebuah organisasi. Dimana kekuasaan formal dapat berasal dari kemampuan untuk memaksa atau memberi imbalan atau dari wewenang formal. Kekuasaan ini terdiri dari kekuasaan koersif coercive power yang merupakan landasan kekuasaan rasa takut. Seperti seseorang memberikan reaksinya terhadap kekuasaan ini karena rasa takut terhadap akibat-akibat negatif yang mungkin terjadi jika ia tidak patuh. Kekuasaan ini mengandalkan ancaman, sanksi fisik yang menimbulkan rasa sakit, frustasi dan pengendalian paksa terhadap kebutuhan dasar fisiologis atau keamanan. Selanjutnya ada kekuasaan imbalan reward power merupakan kepatuhan yang dicapai berdasarkan kemampuan dalam memberikan imbalan yang dipandang bernilai oleh orang lain dan ada juga kekuasaan legitimasi legitimate power yang merupakan kekuasaan yang diterima oleh seseorang karena posisinya dalam hierarki formal sebuah organisasi. Selain kekuasaan formal landasan kekuasaan memiliki kekuasaan pribadi dimana kekuasaan pribadi merupakan kekuasaan yang berasal dari karakteristik individual mereka yang unik seperi kekuasaan karena keahlian expert power yang merupakan pengaruh berdasarkan keterampilan atau pengetahuan khusus yang berorientasi pada teknologi. Selanjutnya ada kekuasaan rujukan referent power yang merupakan pengaruh yang didasarkan pada kepemilikan sumber daya atau sifat-sifat pribadi yang menyenangkan diri seseorang. Landasan Kekuasaan Manakah Yang Paling Efektif? Dari tiga landasan kekuasaan formal dan dua landasan kekuasaan pribadi yang paling efektif untuk dimiliki adalah kekuasaan yang bersifat pribadi, dimana kekuasaan ini merupakan keahlian maupun rujukan secara positif yang berkaitan dengan kepuasan karyawan terhadap penyeliaan, komitmen keorganisasian mereka dan kinerja mereka. Adapun beberapa macam taktik kekuasaan yang berpengaruh dalam bertindak antara lain seperti legitimasi, persuasi rasional, seruan inspirasional, konsultasi, tukar pendapat, seruan pribadi, menyenangkan orang lain, menggunakan rayuan, pujian atau perilaku bersahabat sebelum membuat permintaan, tekanan dan koalisi. Kekuasaan Dalam Kelompok Koalisi Koalisi coalition merupakan suatu kelompok yang diikatkan bersama dengan sebuah isu yang diperjuangkan bersama pula. Adapun cara untuk mendapatkan pengaruh adalah dengan menjadi pemegang kekuasaan. Karena itu, orang-orang yang meninginkan pengaruh adalah dengan menjadi pemegang kekuasaan. Karena itu orang-orang yang menginginkan kekuasaan akan berupaya membangun landasan kekuasaan pribadi. Tetapi dalam banyak contoh hal ini mungkin sulit, berisiko, mahal atau bahkan mustahil. Bila demikian upaya akan dilakuakan untuk membentuk koalisi dari dua atau lebih “orang diluar kekuasaan” yang bersatu dan dapat menggabungkan sumber-sumber daya mereka guna meningkatkan kekuasaaan. Koalisi dikatakan dapat berhasil terdiri atas anggota-anggota yang sifatnya cair dan bisa terbentuk secara cepat, dapat menjangkau isu yang menjadi sasaran mereka dan cepat pula bubarnya. Adapun prediksi yang bisa dibuat mengenai pembentukan koalisi antara lain koalisi dalam organisasi sering kali berupaya memperbesar ukuran mereka sampai maksimal. Dimana dalam teori ilmu politik koalisi bekerja secara lain dengan cara mereka mencoba meminimalkan ukuran. Mereka akan puas dengan ukuran yang secukupnya asalkan dapat menjalankan kekuasaan yang diperlukan guna mencapai sasaran mereka. Ini berarti memperluas koalisi untuk sebanyak mungkin menampung kepentingan sebanyak mungkin dan prediksi selanjutnya dimana koalisi bisa tercipta bilamana terdapat banyak ketergantungan tugas dan sumber daya dan yang trakhir pembentukan koalisi akan dipengaruhi oleh tugas- tugas aktual yang dijalankan oleh para pekerja, artinya semakin rutin tugas sebuah kelompok maka semakin besar kemungkinann akan terbentuk koalisi. Pelecehan Seksual Ketidakseimbangan Kekuasaan Di Tempat Kerja Pelecehan seksual juga dapat menyebabkan kehancuran sebuah organisasi, tetapi tindakan ini sebenarnya dapat dihindari. Peran seorang manajer dalam mencegah pelecehan seksual sangat penting. Adapun beberapa cara agar para manajer dapat melindungi diri meraka sendiri dan karyawan mereka dari pelecehan seksual seperti memastikan adanya sebuah kebijakan yang dengan tepat mendefinisikan hal- hal yang merupakan pelecehan seksual, yang memberitahu karyawan bahwa mereka dapat dipecat karena melakukan pelecehan seksual semacam itu kepada karyawan lain dan yang menetapkan prosedur untuk menyampaikan keluhan, meyakinkan para karyawan bahwa mereka tidak akan menghadapi balasan jika mereka menyampaikan keluhan mereka, menyelidiki setiap keluhan dan ikut sertakan divisi legal dan sumber daya manusia di perusahaan, memastikan bahwa pelakunya terkena sanksi atau diberhentikan dan mengadakan seminar internal untuk membangkitkan kesadaran karyawan akan isu-isu seputar pelecehan seksual. Kesimpulannya adalah bahwa manajer memiliki tanggung jawab untuk melindungi karyawan mereka dari lingkungan kerja yang tak menyenangkan, tetapi mereka juga perlu melindungi diri mereka sendiri. Perilaku Politik Perilaku politik political behavior merupakan kegitan yang tidak dipandang sebagai bagian dari peran formal seseorang di dalam organisasi tetapi yang mempengaruhi atau berusaha memengaruhi, distribusi keuntungan dan kerugian di dalam organisasi. Perilaku ini mensyaratkan suatu upaya untuk menggunakan landasan kekuasaan seseorang. Selain itu, definisi ini mencakup berbagai upaya untuk mempengaruhi tujuan, kriteria atau proses yang digunakan dalam pengambilan keputusan ketika kita menyatakan bahwa politik terkait dengann “distribusi keuntungan dan kerugian didalam organisasi”. Politik juga memiliki dua perbedaan antar lain politik yang sah legitimate political behavior yang mengacu pada politik sehari-hari yang sifatnya normal dan politik yang tidak sah illegitimate political behavior merupakan perilaku politik berat yang menyimpang dari aturan main telah ditentukan. Realitas Politik Politik merupakan sebuah kenyataan hidup dalam organisasi. Organisasi terbentuk dari individu dan kelompok dengan nilai, tujuan dan kepentingan yang berbeda- beda. Fakta ini mengandung potensi timbulnya konflik untuk memperebutkan sumber daya. Dimana sumber daya yang dimiliki organisasi juga memiliki batasan, sehingga potensi konflik berubah menjadi konflik nyata. Jika sumber daya yang dimiliki organisasi melimpah maka semua konstituen yang beragam dalam organisasi dapat memenuhi kebutuhannya. Adapun faktor-faktor yang berkontribusi terhadap berperilaku politik seperti faktor individu yang sifatnya berdasarkan kepribadian tertentu, kebutuhan dan beberapa faktor lain yang dapat dikaitkan dengan perilaku politik seseorang serta faktor organisasi yang merupakan kegiatan politik yang kiranya lebih merupakan fungsi karakteristik organisasi ketimbang fungsi variabel perbedaan individu. Bagaimana pembaca melihat perspektif politik di era sekarang? Adapun temuan yang dipaparkan oleh Tim Survei Ahli LIPI yang lakukan pada bulan April tahun 2020 ada empat aspek yang dilihat yaitu pemetaan kondisi politik, ekonomi, sosialbudaya dan pertahanan keamanan. Terkait aspek kondisi politik, ada tiga temuan penting yang perlu digarisbawahi dari hasil survei ini. Pertama kebebasan sipil berada dalam kondisi baik, kedua di antara beberapa lembaga demokrasi, partai politik parpol, kepolisian, dan DPR dinilai sebagai lembaga demokrasi dengan kinerja buruk sedangkan KPK, TNI, dan Presiden dinilai sebagai lembaga demokrasi dengan kinerja terbaik ketiga berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu, partisipasi pemilih dan kinerja penyelenggara pemilu serta tata kelola penyelenggaraan pemilu menjadi hal yang paling menentukan kualitas penyelenggaraan pemilu di Indonesia. Sedangkan pada aspek ekonomi diketahui bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat sudah relatif baik, namun tingkat kesenjangan ekonomi di masyarakat masih perlu diperhatikan dan dicarikan solusi terbaik. Hal ini dikarenakan faktor ketimpangan dan ketidakadilan ekonomi ternyata masih menjadi faktor yang cukup dominan berpotensi menghambat konsolidasi demokrasi Indonesia. Sementara itu terkait pada aspek sosial budaya keadaan yang menunjukkan masih terdapatnya kesenjangan sosial di tengah masyarakat Indonesia seperti terjadi sebagian besar karena adanya perbedaan tingkat dan akses di bidang ekonomi. Selain masih terdapat kesenjangan sosial dan sikap intoleransi di Indonesia dalam kurun waktu lima tahun terakhir juga dinilai cukup tinggi dan pada aspek pertanahanan keamanan di Indonesia dianggap sudah efektif, tetapi peningkatan kualitas personel masih perlu untuk diprioritaskan sebagai upaya memutakhirkan sistem pertahanan nasional. “Jika ingin membuat segala sesuatu terlaksana dalam sebuah organisasi ataupun kelompok, ada baiknya seseorang harus memiliki kekuasaan dahulu. Dimana sebagai seorang manajer yang ingin memaksimalkan kekuasaan, Anda nantinya perlu meningkatkan ketergantungan orang lain kepada Anda. Sementara Anda berusaha memaksimalkan ketergantungan orang lain kepada Anda, Anda harus berusaha meminimalkan ketergantungan Anda kepada orang lain.” Penulis adalah mahasiswa dan Dosen Magister Ilmu Manajemen FEB USU

23 Legitimasi. Legitimasi merupakan perksrs dasar yang sangat penting bagi seorang pemimpin, sebab dalam hubungan antara pemimpin dan yang dipimpin konsep legitimasi ini berkaitan dengan sikap masyarakat terhadap kewenangan. Secara kebahasaan, legitimasi berasal dari bahasa latin'lex' yang berarti 'hukum'.
Ada banyak definisi ilmu politik yang bisa kita temui baik dibuku teks dalam dan luar negeri. Dan hingga saat ini terus dilakukakan usaha untuk mencari pendefinisian ilmu politik. Karena perkembangan yang begitu pesat tentang politik menyebabkan setiap pakar ilmu politik berusaha kuat membangun sebuah definisi ilmu politik. Namun kesukaran dalam mendefinisikan ilmu politik itu tidak menyebabkan usaha-usaha mencari definisi yang umum dapat diterima itu menjadi dihentikan, melainkan justru menimbukan bermacam-macam definisi, sehingga dapatlah dikatakan bahwa kesukaran mendefinisikan ilmu politik disebabkan terutama karena banyaknya definisi-definisi yang berlain-lainan, yang satu berbeda dari pada yang lainnya secara principal. Ada banyak definisi yang menjelaskan tentang ilmu politik. Diantaranya apa yang dikemukakan oleh beberapa ahli berikut ini,
Secarateoritis hubungan hukum dengan politik atau kekuasaan harusnya bersifat fungsional, artinya hubungan ini dilihat dari fungsi - fungsi tertentu yang dijalankan diantara keduanya. Terdapat fungsi timbal balik antara hukum dengan kekuasaan, yaitu kekuasaan memiliki fungsi terhadap hukum, sebaliknya hukum juga memiliki fungsi terhadap kekuasaan.
Hubungan Kekuasaan dengan Politik Diposting oleh Noel Christianto di 1025 PM Secara etimologis, politik berasal dari kata Yunani polis yang berarti kota atau negara kota. Kemudian arti itu berkembang menjadi polites yang berarti warganegara. Politeia yang berarti semua yang berhubungan dengan negara, politika yang berarti pemerintahan negara dan politikos yang berarti 384-322 SM dapat dianggap sebagai orang pertama yang memperkenalkan kata politik melalui pengamatannya tentang manusia yang ia sebut zoon politikon. Dengan istilah itu ia ingin menjelaskan bahwa hakikat kehidupan sosial adalah politik dan interaksi antara dua orang atau lebih sudah pasti akan melibatkan hubungan politik. Dengan demikian kata politik menunjukkan suatu aspek kehidupan, yaitu kehidupan politik yang lazim dimaknai sebagai kehidupan yang menyangkut segi-segi kekuasaan dengan unsur-unsur negara state, kekuasaan power, pengambilan keputusan decision making, kebijakan policy, beleid, dan pembagian distribution atau alokasi allocation. Pada umumnya dapat dikatakan bahwa politik politics adalah bermacam - macam kegiatan dalam suatu sistem politik atau negara yang menyangkut proses menentukan tujuan-tujuan dari sistem itu dan melaksanakan tujuan-tujuan itu. Pengambilan keputusan decision making mengenai apakah yang menjadi tujuan dari sistem politik itu menyangkut seleksi terhadap beberapa alternatif dan penyusunan skala prioritas dari tujuan-tujuan yang telah dipilih. Sedangkan untuk melaksanakan tujuan-tujuan itu perlu ditentukan kebijakan-kebijakan umum public policies yang menyangkut pengaturan dan pembagian distribution atau alokasi allocation dari sumber-sumber resources yang ada. Untuk bisa berperan aktif melaksanakan kebijakan-kebijakan itu, perlu dimiliki kekuasaan power dan kewenangan authority yang akan digunakan baik untuk membina kerjasama maupun untuk menyelesaikan konflik yang mungkin timbul dalam proses itu. Cara-cara yang digunakan dapat bersifat meyakinkan persuasive dan jika perlu bersifat paksaan coercion. Politik merupakan upaya atau cara untuk memperoleh sesuatu yang dikehendaki. Namun banyak pula yang beranggapan bahwa politik tidakhanya berkisar di lingkungan kekuasaan negara atau tindakan-tindakan yang dilaksanakan oleh penguasa negara. Dalam beberapa aspek kehidupan, manusia sering melakukan tindakan politik, baik politik dagang, budaya, sosial, maupun dalam aspek kehidupan lainnya. Demikianlah politik selalu menyangkut tujuan-tujuan dari seluruh masyarakat public goals dan bukan tujuan pribadi seseorang private goals. Politik menyangkut kegiatan berbagai kelompok, termasuk partai politik dan kegiatan-kegiatan perseorangan individu.Kekuasaan merupakan kewenangan yang didapatkan oleh seseorang atau kelompok guna menjalankan kewenangan tersebut sesuai dengan kewenangan yang diberikan, kewenangan tidak boleh dijalankan melebihi kewenangan yang diperoleh atau kemampuan seseorang atau kelompok untuk mempengaruhi tingkah laku orang atau kelompok lain sesuai dengan keinginan dari pelaku Miriam Budiardjo,2002, atau Kekuasaan merupakan kemampuan mempengaruhi pihak lain untuk berpikir dan berperilaku sesuai dengan kehendak yang mempengaruhi Ramlan Surbakti,1992.Hubungan Kekuasaan dengan PolitikMenguraikan konsep kekuasaan politik kita perlu melihat pada kedua elemennya, yakni kekuasaan dari akar kata kuasa dan politik yang berasal dari bahasa Yunani Politeia berarti kiat memimpin kota polis. Sedangkan kuasa dan kekuasaan kerapa dikaitkan dengan kemampuan untuk membuat gerak yang tanpa kehadiran kuasa kekuasaan tidak akan terjadi, misalnya kita bisa menyuruh adik kita berdiri yang tak akan dia lakukan tanpa perintah kita untuk saat itu maka kita memiliki kekuasaan atas adik kita. Kekuasaan politik dengan demikian adalah kemampuan untuk membuat masyarakat dan negara membuat keputusan yang tanpa kehadiran kekuasaan tersebut tidak akan dibuat oleh mereka. Bila seseorang, suatu organisasi, atau suatu partai politik bisa mengorganisasi sehingga berbagai badan negara yang relevan misalnya membuat aturan yang melarang atau mewajibkan suatu hal atau perkara maka mereka mempunyai kekuasaan politik. Variasi yang dekat dari kekuasaan politik adalah kewenangan authority, kemampuan untuk membuat orang lain melakukan suatu hal dengan dasar hukum atau mandat yang diperoleh dari suatu kuasa. Seorang polisi yang bisa menghentian mobil di jalan tidak berarti dia memiliki kekuasaan tetapi dia memiliki kewenangan yang diperolehnya dari UU Lalu Lintas, sehingga bila seorang pemegang kewenangan melaksankan kewenangannya tidak sesuai dengan mandat peraturan yang ia jalankan maka dia telah menyalahgunakan wewenangnya, dan untuk itu dia bisa dituntut dan dikenakan sanksi. Sedangkan kekuasaan politik, tidak berdasar dari UU tetapi harus dilakukan dalam kerangka hukum yang berlaku sehingga bisa tetap menjadi penggunaan kekuasaan yang konstitusional.

Namundemikian, hubungan antara Islam dan kekuasaan politik, khususnya dalam masyarakat muslim, begitu kuat mengakar. Sehingga adalah ketidakmungkinan untuk memisahkan secara tegas antara keduanya. Ada pula yang beranggapan bahwa secara prinsip ataupun praktik, kedua hal tersebut sama sekali tidak bisa terpisahkan.

1. Kekuasaan dan Politik Politik dan kekuasaan adalah sesuatu yang ada dan dialami dalam kehidupan setiap organisasi, tetapi agak sulit untuk mengukurnya akan tetapi penting untuk dipelajari dalam perilaku keorganisasian, karena keberadaannya dapat mempengaruhi perilaku orang-orang yang ada dalam organisasi. Politik dan kekuasaan tidak hanya terjadi pada sistem pemerintahan, namun politik juga terjadi pada organisasi formal, badan usaha, organisasi keagamaan, kelompok, bahkan pada unit keluarga. Politik adalah suatu jaringan interaksi antarmanusia dengan kekuasaan diperoleh, ditransfer, dan digunakan. Politik dijalankan untuk menyeimbangkan kepentingan individu karyawan dan kepentingan manajer, serta kepentingan organisasi. Ketika keseimbangan tersebut tercapai, kepentingan individu akan mendorong pencapaian kepentingan organisasi yang mungkin dapat merugikan bagi tujuan organisasi atau bagi kepentingan orang lain dalam organisasi Gibson, Ivancevich, and Donnelly, 2015. Menurut Kacmar dan Baron yang dikutip dalam Andrews dan Kacmar 2001 memberikan pengertian bahwa politik yang ada dalam suatu organisasi merupakan tindakan individu yang dipengaruhi oleh tujuan pencapaian kepentingan pribadi tanpa memperhatikan atau menghargai well-being orang lain atau organisasi. Greenberg dan Baron 2000 mendefinisikan Politik organisasional sebagai penggunaan kekuasaan secara tidak resmi untuk meningkatkan atau melindungi kepentingan pribadi. Politik keorganisasian adalah serangkaian tindakan yang secara formal tidak diterima dalam suatu organisasi dengan cara 119 mempengaruhi orang lain untuk mencapai tujuan individu Greenberg dan Baron, 2000. Ada banyak definisi untuk politik organisasi. Tetapi pada hakikatnya semua berfokus pada penggunaan kekuasaan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan dalam organisasi atau pada prilaku anggota-anggotanya yang bersifat mementingkan diri sendiri dan secara organisasional tidak bersanksi. Untuk maksud kita, kita definisikan perilaku politik dalam organisasi sebagai kegiatan-kegiatan yang tidak diminta sebagai dari peran formal seseorang dalam organisasi, tertapi yang mempengaruhi, atau mencoba mempengaruhi, distribusi keuntungan dan kerugian di dalam organisasi. Definisi ini meliputi unsur-unsur yang banyak orang maksudkan bila mereka berbicara tentang politik organisasi. Perilaku politik itu berada di luar tuntutan pekerjaan spesifik seseorang. Perilaku itu menuntut suatu upaya untuk menggunakan dasar kekuasaan seseorang. Disamping itu, definisi kita meliputi upaya-upaya untuk mempengaruhi tujuan, kriteria, atau proses yang digunakan dalam pengambilan keputusan bila kita menyatakan bahwa politik itu menyangkut “distribusi keuntungan dan kerugian di dalam organisasi itu.” Definisi kita cukup luas untuk mencakup perilaku politik seperti menahan informasi utama dari para pengambil keputusan, peniupan-peluit, penyebaran-desas-desus, pembocoran informasi rahasia mengenai kegiatan organisasi ke media massa, pertukaran dukungan dengan orang-orang lain dalam organisasi demi keuntungan timbal-balik, dan melobi atas nama atau melawan seorang individu tertentu suatu alternatif keputusan. Kelaziman dan intensitas kemunculan politik organisasi berbeda-beda mengikuti karakteristik struktur organisasi dan siklus khusus Drory, 1993. Pfeffer 1992 dikutip dalam Greenberg dan Baron 2000 mengemukakan beberapa aspek situasi yang memunculkan aktivitas politik dalam organisasi, sebagai berikut 120 a. Perilaku politik biasanya muncul pada saat ada ketidakpastian, sumber daya yang langka, unit-unit individual dan kelompok memiliki kepentingan yang terkonflik dan saat anggota-anggota organisasi memiliki kekuasaan power yang hampir sama. b. Perilaku politik yang muncul dalam bidang sumber daya manusia, seperti pada saat penilaian kinerja, seleksi personel, dan keputusan kompensasi Ferris dan Kacmar, 1992. Hal ini kemungkinan karena adanya ambiguity. Lingkungan organisasional bersifat ambiguous karena tidak adanya kriteria evaluasi yang jelas, sehingga organisasi cenderung kurang bergantung pada hasil yang dapat diukur dan lebih pada usaha pekerja, potensi yang dipersepsikan dan karakteristik, nilai, dan sikap personal. Semua hal tersebut dapat diubah melalui manipulasi pertimbangan Ferris & King, 1991. c. Aktivitas politik biasanya tidak sama pada tahap hidup organisasi yang berbeda. Menurut Greenberg dan Baron 1997 ada tiga tahapan dalam organisasi yang memiliki perilaku politik yang berbeda-beda. Tahap pertama, saat organisasi baru berdiri, pendiri organisasi memperoleh kekuasaan politik dengan menunjukkan ide mereka kepada para bawahannya. Kedua, tahap pertumbuhan organisasi, anggota organisasi cenderung terpisah-pisah karena kekompleksan tugas sehingga menciptakan adanya kepentingan yang berbeda-beda dan dapat menimbulkkan konflik. Ketiga, saat pertumbuhan organisasi mengalami penurunan, anggota-anggota merasa tidak aman akan pekerjaannya dan memerlukan tindakan politik untuk mendapatkan kekuasaan dalam pengendalian organisasi. Penyalahgunaan kekuasaan pada dunia politik yang kerap dilakukan oleh pelaku politik menimbulkan pandangan bahwa tujuan utama berpartisipasi politik hanyalah untuk mendapatkan kekuasaan. Padahal, pada hakekatnya penggunaan kekuasaan dalam politik bertujuan untuk mengatur kepentingan semua orang yang ada dalam organisasi, bukan untuk kepentingan pribadi ataupun 121 kelompok. Untuk itu, adanya pembatasan kekuasaan sangat diperlukan agar tumbuh kepercayaan anggota organisasi terhadap pemegang kekuasaan dan terciptanya keadilan serta kenyamanan dalam kehidupan. Pemahaman bahwa organisasi adalah sebuah entitas politik akan mampu menyadarkan manajer melihat organisasi secara utuh’ dan tidak hanya mengandalkan pada cara-cara instrumental saja. Morgan3 dan Bolman & Deal4 misalnya, melihat organisasi sebagai wahana atau gelanggang politik tempat bernegosiasi kepentingan oleh para anggotanya. Drory5 mendefinisikan politik organisasi sebagai perilaku informal di dalam organisasi dengan menggunakan kekuasaan dan pengaruh melalui tindakan terencana yang diarahkan untuk peningkatan karir individu pada situasi untuk memperoleh banyak pilihan keputusan. Selanjutnya, Miles6 mendefinisikan politik organisasi sebagai proses yaitu setiap aktor atau kelompok dalam organisasi membangun kekuasaan untuk mempengaruhi penetapan tujuan, kriteria atau proses pengambilan keputusan organisasional dalam rangka memenuhi kepentingannya. Analisis organisasi dari perspektif politik melibatkan tiga diskursus yaitu kepentingan, kekuasaan dan pengaruh. 2. Kekuasaan dan Otoritas Kekuasaan didefinisikan sebagai kebutuhan untuk memanipulasi orang lain dan mempunyai superioritas atas mereka. Dari definisi kebutuhan akan kekuasaan, kekuasaan itu sendiri dapat didefinisikan sebagai kemampuan untuk melakukan sesuatu-membuat orang berubah. Individu yang memiliki kekuasaan mempunyai kemampuan untuk memanimpulasi atau mengubah orang lain. Definisi kekuasaan tersebut membedakan kekuasaan dari otoritas dan pengaruh. Salah satu sumber kontroversi definisi utama berkembang dengan pertanyaan Apakah kekuasaan merupakan pengaruh yang dapat diamati pada orang lain, atau hanya mempunyai kemampuan untuk memengaruhi? Alasannya adalah individu yang paling berkuasa adalah yang paling kecil 122 kemungkinannya untuk memunjukkan bukti luar yang mereka miliki. Kehadiran mereka saja sudah cukup mengubah perilaku orang lain tanpa mengangkat tangan atau mengucapkan kata. Ini membuat studi kekuasaan lebih sulit, tetapi pada saat bersamaan hal ini tidak boleh diabaikan secara konseptual. Karyawan yang mengambil jalur belakang untuk menghindari konfrontasi dengan rekan kerja yang terintimidasi dipengaruhi tanpa mengetahui kekuasaan yang diberikan kepada rekan kerja yang ketakutan. Otoritas memiliki legitimasi dan ia merubakan sumber kekuasaan. Otoritas nerupakan hak untuk memanipulasi atau mengubah orang lain. kekuasaan tidak mempunyai legitimasi. Selain itu, ada perbedaann antara otoritas birokrasi klasik atas bawah dengan konsep otoritas bawah-atas dari Bernard yang didasarkan pada penerimaan. Secara khusus, Bernard mendefinisikan otoritas sebagai "karakter komunikasi perintah dalam organisasi foral di mana niat baik diterima oleh kontributor atau 'anggota' organisasi sebagai pengatur tindakan yang dikontribusikannya." Teori penerimaan otoritas tersebut mudah dibedakan dengan kekuasaan. Grimes menyatakan "Apa yang melegitimasi otoritas adalah promosi atau pengejaran tujuan kolektif yang dihubungkan dengan konsensus kelompok. Sebaliknya, kekuasaan adalah pengejaran tujuan individu yang berhubungan dengan pencapaikan kelompoknya. Pengaruh biasanya dipahami lebih luas daripada kekuasaan. Pengaruh mencangkup kemampuan untuk mengubah orang lain, seperti mengubah kepuasan dan kinerja. Pengaruh lebih berhubungan dengan kepemimpinan daripada dengan kekuasaan, tetapi keduanya jelas-jelas terlibat dalam proses kepemimpinan. Dengan demikian, otoritas berbeda dari kekuasaan karena legitimasi dan penerimaannya, dan pengaruh lebih luas daripada kekuasaan, tetapi secara jonseptual begitu dekat sehingga kedua istilah itu dapat digunakan secara bergantian. 123 3. Kekuasaan dan Kepemimpinan Suatu perbandingan yang cermat dari penggambaran kita akan kekuasaan dengan penggambaran kita akan kepemimpinan dalam bab sebelumnya mengungkapkan bahwa kedua konsep itu terjalin dengan erat. Para pemimpin menggunakan kekuasaan sebagai alat untuk mencapai tujuan kelompok. Pemimpin mencapai tujuan, dan kekuasaan merupakan suatu sarana untuk memudahkan pencapaian tujuan itu. Suatu perbedaan berkaitan dengan kompatibilitas tujuan. Kekuasaan tidak menuntut kompabilitas tujuan, kekuasaan menuntut sekedar ketergantungan. Di pihak lain, kepemimpinan menuntut sesuatu kongruensi atau tujuan pemimpin dan pengikutnya. Perbedaan kedua berkaitan dengan arah dan pengaruh. Kepemimpinan berfokus pada pengaruh ke bawah pada bawahan seseorang. Kepemimpinan meminimalkan pentingnya pola pengaruh ke samping dan ke atas, kekuasaan tidak demikian. Masih ada perbedaan lain yang menyangkut riset. Riset kepemimpinan, kebanyakan menekankan gaya. Riset itu pengupayakan jawaban terhadap pertanyaan seperti Seberapa suportif seharusnya seorang pemimpin itu? Berapa banyak pengambilan keputusan yang hendak dibagi-bagi bersama bawahan? Sebaliknya, riset mengenai kekuasaan telah cenderung mencangkup bidang yang lebih luas dan berfokus pada taktik untuk memperoleh kepatuhan. Riset itu telah jauh melampaui individu sebagai pelaksana karena kekuasaan dapat dipergunakan oleh kelompok maupun oleh individu-individu untuk mengembalikan individu atau kelompok lain Robbins, 2003.
Dalamhubungan industrial, hukum dan kekuasaan saling bersinergi. Sekalipun buruh dan pengusaha saling membutuhkan, tetapi hubungan ketergantungan tersebut senantiasa berat sebelah.
BAB I PENDAHULUAN Menguraikan konsep kekuasaan politik kita perlu melihat pada kedua elemennya, yakni kekuasaan dari akar kata kuasa dan politik yang berasal dari bahasa Yunani Politeia berarti kiat memimpin kota polis. Sedangkan kuasa dan kekuasaan kerap dikaitkan dengan kemampuan untuk membuat gerak yang tanpa kehadiran kuasa kekuasaan tidak akan terjadi, misalnya kita bisa menyuruh adik kita berdiri yang tak akan dia lakukan tanpa perintah kita untuk saat itu maka kita memiliki kekuasaan atas adik kita. Kekuasaan politik dengan demikian adalah kemampuan untuk membuat masyarakat dan negara membuat keputusan yang tanpa kehadiran kekuasaan tersebut tidak akan dibuat oleh mereka. Bila seseorang, suatu organisasi, atau suatu partai politik bisa mengorganisasi sehingga berbagai badan negara yang relevan misalnya membuat aturan yang melarang atau mewajibkan suatu hal atau perkara maka mereka mempunyai kekuasaan politik. Variasi yang dekat dari kekuasaan politik adalah kewenangan authority, kemampuan untuk membuat orang lain melakukan suatu hal dengan dasar hukum atau mandat yang diperoleh dari suatu kuasa. Seorang polisi yang bisa menghentian mobil di jalan tidak berarti dia memiliki kekuasaan tetapi dia memiliki kewenangan yang diperolehnya dari UU Lalu Lintas, sehingga bila seorang pemegang kewenangan melaksankan kewenangannya tidak sesuai dengan mandat peraturan yang ia jalankan maka dia telah menyalahgunakan wewenangnya, dan untuk itu dia bisa dituntut dan dikenakan sanksi. Sedangkan kekuasaan politik, tidak berdasar dari UU tetapi harus dilakukan dalam kerangka hukum yang berlaku sehingga bisa tetap menjadi penggunaan kekuasaan yang konstitusional. BAB II PEMBAHASAN A. Hubungan Antara Politik, Kekuasaan, dan Negara Hubungan antara politik, kekuasaan, dan negara tentunya akan sangat berkaitan erat karena memang ketiga itu adalah satu komponen yang saling berhubungan erat. Semua komponen ini akan sangat menentukan bagaimana keadaan dari negara dan juga rakyat dari negara tersebut. Pengertian politik saat ini banyak sekali dihubungkan dengan kekuasaan dan bahkan pengertian inilah yang banyak dimengerti oleh kebanyakan orang termasuk oleh para pelaku politik itu sendiri. Siapa saja yang terjun di dalam dunia politik tentunya adalah siapa saja yang menginginkan dirinya untuk dapat memperoleh kekuasaan. Kekuasaan yang dimaksudkan di dalam penjalanan politik ini adalah kekuasaan yang ada di dalam negara. Karena dengan memperoleh kekuasaan di dalam negara, maka akan mampu untuk memengaruhi atau memberikan warna dalam sistem pemerintahan sebuah negara. Jadi, dengan ini, maka akan dapat kita lihat bagaimana eratnya hubungan antara kedga komponen ini, yaitu politik, kekuasaan, dan juga negara. Hanya saja ini adalah hubungan yang banyak terjadi dan ada di dalam sistem pemerintahan saat ini di mana semuanya menerapkan sistem sekuler. Sedangkan di dalam pengerdan yang lairr, politik yang dimaksudkan tidak semata adalah untuk mendapatkan kekuasaan di dalam negara. Politik dimaksudkan untuk melakukan peng-urusan terhadap segala urusan yang dimiliki oleh rakyat, sehingga dengan menerapkan pengerdan ini, maka siapa saja yang berada di dalam lingkungan politik ini akan memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk meng-urusi segala urusan rakyat. I a tak lagi menjadi sosok yang seakan berada di singgasana kekuasaan, namun menjadi pelayan akan segala urusan yang dimiliki oleh rakyat. Namun, pengertian ini tak banyak disadari atau dipahami oleh kebanyakan dari pelaku politik itu sendiri dan juga bahkan oleh rakyat itu sendiri. Yang ada di dalam pikiran mereka adalah bagaimana melakukan politik untuk mendapatkan kekuasaan negara. Setelahnya, yang menjadi tujuan utama adalah untuk mengedepankan kepentingan pribadi dan melupakan kepentingan dari rakyat yang telah memilih mereka. Itulah yang ada di dalam hubungan antara kekuasaan, dan negara saat ini. Politik adalah proses pembentukan dan pembagian kekuasaan dalam masyarakat yang antara lain berwujud proses pembuatan keputusan, khususnya dalam negara. Pengertian ini merupakan upaya penggabungan antara berbagai definisi yang berbeda mengenai hakikat politik yang dikenal dalam ilmu politik. Politik adalah seni dan ilmu untuk meraih kekuasaan secara konstitusional maupun nonkonstitusional. Di samping itu politik juga dapat ditilik dari sudut pandang berbeda, yaitu antara lain politik adalah usaha yang ditempuh warga negara untuk mewujudkan kebaikan bersama teori klasik Aristoteles politik adalah hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan dan Negara politik merupakan kegiatan yang diarahkan untuk mendapatkan dan mempertahankan kekuasaan di masyarakat politik adalah segala sesuatu tentang proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan konteks memahami politik perlu dipahami beberapa kunci, antara lain kekuasaan politik, legitimasi, sistem politik, perilaku politik, partisipasi politik, proses politik, dan juga tidak kalah pentingnya untuk mengetahui seluk beluk tentang partai politik. Pada umumnya dapat dikatakan bahwa politik adalah usaha untuk menekankan peraturan-peraturan yang dapat diterima baik oleh sebagian besar orang, untuk membawa masyarakat kearah kehidupan bersama yang lebih harmonis. Usaha mencapai the good life ini menyangkut berbagai macam kegiatan yang antara lain menyangkut proses penentuan tujuan dari system, serta cara-cara melaksanakan tujuan itu. Masyarakat mengambil keputusan mengenai apakah yang menjadi tujuan dari system politik itu dan hal ini menyankut pilihan antara beberapa alternative serta urutan prioritas dari tujuan-tujuan yang telah ditentukan itu. Untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan umum public policies yang menyangkut pengaturan dan alokasi allocation dari sumber daya alam. Perlu dimiliki kekuasaan power serta wewenang authority. Kekuasaan ini diperlukan baik untuk membina kerja sama maupun untuk menyelesaikan konflik yang mungkin timbul dalam proses ini. Cara-cara yang dipakainya dapat bersifat persuasi dan jika perlu bersifat paksaan. Tanpa paksaan, kebijakan ini hanya merupakan perumusan keinginan belaka. Akan tetapi kegiatan-kegiatan ini dapat menimbulkan konflik karena nilai-nilai baik yang materiil maupun yang mental yang dikejar biasanya langka sifatnya. Di pihak lain, di Negara demokrasi, kegiatan ini juga memerlukan kerja sama karena kehidupan manusia bersifat kolektif. Dalam rangka ini politik pada dasarrnya dapat dilihat sebagai usaha penyelesaian konflik. Tetapi tidak dapat disangkal bahwa dalam pelaksanaannya kegiatan politik, di samping segi-segi yang baik, juga mencakup segi-segi negative. Hal ini disebabkan karena politik mencerminkan tabiat manusia, baik nalurinya yang baik maupun nalurinya yang buruk. Perasaan manusia yang beraneka ragam sifatnya, sangat mendalam dan sering saling bertentangan, mencakup rasa cinta,benci, setia, bangga, malu dan amarah. Tidak heran jika dalam realitas sehari-hari kita acapkali berhadapan dengan banyak kegiatan yang tidak terpuji. Singkatnya politik adalah perebutan kuasa, takhta dan harta. Joyce Mitchell, dalam bukunya Political Analysis and Public Policy mengatakan “Politik adalah pengambilan keputusan kolektif atau pembuatan kebijakan umum untuk masyarakat seluruhnya. Harrold D Laswell dalam buku Who Gets What, When, How mengatakan “Politik adalah masalah siapa mendapat apa, kapan dan bagaimana” Roger F. Soltau, dalam bukunya Introduction to politics mengatakan “ Ilmu politik mempelajari Negara, tujuan-tujuan Negara dan lembaga yang akan melaksanakan tujuan-tujuan itu, hubungan antara Negara dengan warganya serta hubungan antarnegara. Robson dalam The University Teaching of Social Sciences, mengatakan ”Ilmu politik mempelajari kekuasaan dalam masyarakat, yaitu sifat hakiki dasar, proses-proses, ruang lingkup dan hasil-hasil. Fokus perhatian seorang sarjana politik tertuju pada perjuangan untuk mempertahankan kekuasaan, melaksanakan kekuasaan atau pengaruh atas orang lain, atau menentang pelaksanaan kekuasaan itu. Negara, menurut Prof. Miriam Budiardjo, adalah suatu organisasi dalam suatu wilayah yang memiliki kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyatnya. Bisa dikatakan bahwa Negara adalah bentuk yang paling modern dari kehendak manusia untuk hidup bersama, setelah sebelumnya antara manusia satu dengan yang lainnya seolah seperti serigala terhadap mangsanya, saling membunuh homo homini lupus. Berbicara tentang Negara sepertinya tidak akan bisa dilepaskan dari pembicaraan tentang kekuasaan, karena kekuasaan adalah fungsi dari keberadaan sebuah negara. Kekuasaan sendiri bisa didefinisikan sebagai kemampuan seseorang atau suatu kelompok untuk mempengaruhi perilaku seseorang atau kelompok lain, sesuai dengan keinginan pelaku Prof. Miriamm Budiardjo Kekuasaan adalah fungsi dari keberadaan sebuah negara, bahkan negara itu sendiri adalah bentuk lain dari kekuasaan, Thomas Hobbes 1588-1679 bahkan memandang kekuasaan negara dengan sangat ekstrim, ketika menyebut Negara ideal itu dengan sebutan Leviathan Leviathan sendiri sebenarnya gambaran tentang monster laut dalam legenda yahudi kuno sebuah simbol bahwa negara harus mempunyai kekuasaan yang luas dalam mengatur masyarakat. Kekuasaan sendiri menurut John Locke 1975, hadir dari upaya individu menyatukan visi mereka dalam sebuah komunitas. Visi tersebut lahir dari rangkaian refleksi dan kesadaran atas hakikat dirinya sendiri sebagai makhluk yang rasional. Negara adalah sebuah organisasi, bentuk lain dari kekuasaan, karena itu akan ada individu atau sekelompok individu yang akan memimpin organisasi tersebut, dengan kata lain juga akan memegang, menjalankan dan menggunakan kekuasaan tersebut kepada anggota organisasi yang lain, dalam hal ini adalah masyarakat, dengan tujuan untuk memastikan tujuan dari negara itu tercapai. Nah, individu atau sekelompok individu yang memegang kekuasaan dari sebuah negara itu kita sebut dengan penguasa atau dengan kata lain adalah pemerintah. Sumber kekuasaan sendiri dalam sebuah negara akan menentukan corak dan model kekuasaan yang akan dijalankan. Kekuasaan yang bersumber dari sebuah otoritas, biasanya adalah keluarga atau keturunan, akan memberikan kekuasaan yang mutlak kepada seorang penguasa pemerintah, kekuasaan yang mutlak ini bisa dan biasanya menjadi cikal bakal kekuasaan yang absolut atau otoriter. Sedang kekuasaan yang berasal dari rakyat misalnya melalui pemilihan adalah kekuasaan yang kompromistis ada distribusi dan pembagian kekuasaan, dsb. Penyimpangan kekuasaan yang dilakukan oleh penguasa pemerintah bisa berasal dari kekuasaan atau pemerintahan yang otoriter, bahkan juga kekuasaan atau pemerintahan demokratis yang kompromistis. Pemerintahan dalam definisi Rousseau adalah suatu badan perantara yang dibentuk antara warga negara dan kedaulatan tertinggi demi terjalinnya komunikasi timbal balik D. Masyarakat Dan Politik 1. Hubungan Masyarakat dan Politik Dalam kerangka dimensi-dimensi sosial masyarakat, akan 1! selalu terkait dengan politik. Dimensi politik dalam masyarakat, menurut Franz Magnis Suseno 1991 nkan mencakup lingkaran-lingkaran kelembagaan hukum dan negara serta sistem-sistem nilai dan ideologi-ideologi yang memberikan legitimasi ” kepadanya.” Sepintas lalu, pernyataan di atas memberikan alasan kemustahilan jika masyarakat terpisah dengan politik. Politik dan ” masyarakat, atau sebaliknya, adalah dua sisi mata uang; kendati saling berbeda titik tekannya namun ia tak mungkin terpisahkan ” dalam realitas sosialnya, baik untuk jangka pendek maupun untuk 1 jangka panjang, baik pada lingkup individu maupun kelompok. Menurut Deliar Noer terdapat hubungan masyarakat dengan politik pada aspek kekuasaan. la menegaskan bahwa prasyarat “; adanya kekuasaan ditengah masyarakat kecuali adanya masyarakat yang menguasai pada satu pihak dan adanya ” masyarakat yang dikuasai pada pihak lain. Suatu pengaruh atau ” wibawa seseorang yang menguasai dibentuk dan diberikan oleh orang-orang yang dikuasainya. Pendapat di atas menggambarkan hubungan masyarakat I dengan politik pada aspek kekuasaan. la menegaskan bahwa prasyarat adanya kekuasaan ditengah masyarakat kecuali adanya masyarakat yang menguasai pada satu pihak dan adanya masyarakat yang dikuasai pada pihak lain. Suatu pengaruh atau wibawa seseorang yang menguasai dibentuk dan diberikan oleh , orang-orang yang dikuasainya. Pengertian di atas tidak semata merujuk kepada masyarakat modern, melainkan menunjukkan pula kepada masyarakat tradisional yang telah terjadi secara turun-temurun sepanjang sejarah kehidupan manusia. Hubungan itu tentu pula berada dalam unit yang sekecil-kecilnya, seperti kita kenal dalam Islam bahwa apabila ada tiga orang bepergian maka hendaklah ditunjuk salah satunya jadi pemimpin. Cerminan doktrinal Islam tersebut merefleksi kepada apa yang disebut pemimpin keluarga, pemimpin Rukun Tetangga, begitu seterusnya sampai kita jumpai pemimpin negara. Hubungan masyarakat dan politik dilihat dari kegunaannva memiliki makna pengaturan. Seperti disebut oleh Franz Magnis Suseno 1991 20, hubungan itu mempunyai dua sesi fundamental. Pertama, manusia adalah makhluk yang tahu dan mau. Kedua, makhluk yang selalu ingin mengambil tindakan. Dalam upaya pengaturan hasrat tahu, mau dan tindakan itu diperlukan suatu lembaga pengaturan dengan jenisnya yang bermacam-macam ada yang disebut kerajaan, negara, kabilah dan lain sebagainya. Apa yang ditegaskan Suseno itu mencirikan suatu hubungan masyarakat dan politik ke dalam bentuk, singkatnya adalah negara.’ Dengan adanya negara menunjukkan adanya keterikatan seseorang pada peraturan-peraturan yang berlaku, peraturan-peraturan secara umum maupun secara khusus. Undang-undang perpajakan, penghasilan, undang-undang tentang organisasi politik dan organisasi kemasyarakatan; undang-undang larangan terhadap berdirinya partai komunis; dan lain sebagainya merupakan aturan-aturan yang muncul dari rahim negara dibuat oleh pemerintah untuk menciptakan tertib berpolitik di antara masyarakat dari lapisan yang terendah-rendahnya kepada lapisan yang setingi-tingginya. 2. Peranan Negara Dalam Masyarakat Secara deskriptif Soemarsaid Moertono 1985 melukiskan peranan negara dalam masyarakat, sebagai berikut.“Tak ada ruang bagi penyesuaian sekehendak hati maupun timbal balik atau suatu perdamaian/kerukunan dan mencocokkan yang menyenangkan; sebaliknya, alam semesta diatur dengan ketentuan-ketentuan yang keras dan tegar tanpa ampun. Penyimpangan dari padanya akan menimbulkan serangkaian reaksi yang mungkin sampai kepada hal-hal yang mencelakakan. Dan sini jarak sudah pendek sekali untuk sampai pada keyakinan akan berlakunya nasib. Karena itulah orang jawa tidak akan menganggap negara telah memenuhi kewajiban-kewajibannya bila ia tidak mendorong suatu kententraman batiniah tentrem, kedamaian dan ketenangan hati maupun mewujudkan tata tertib formal seperti peraturan negara.” Kutipan di atas menunjukkan, bahwa politik negara selalu berhuhungan dengan masyarakat dalam pengertiannya yang amat kompleks dan menveluruh. la tidak hanya berhubungan dengan pengtituran-pengaturan yang sifatnva profan nampak, bahkan persoalan ketentraman dan kedamaian batiniah sekiilipun sepenuhnya merupakan tanggung jawab negara. Kendati yang dicontohkan dalam kutipan di atas adalah masyarakat Jawa, namun negara-negara tradisional dan modern dimanapun lebih kurang akan memiliki hubungan yang sama; bahwa demikian kompleksnva hubungan negara politik dengan masyarakat. Dengan kata lain, setiap anggota masyarakat tidak dapat melepaskan diri dari ikatan-ikatan peraturan-peraturan yang diadakan oleh negara. Secara umum juga dapat dikatakan bahwa seseorang jelas-jelas tidak dapat menghindarkan dari hidup bernegara. Sebab, jangankan masih hidup, ketika ia meninggal saja ia tetap berhubungan dengan negara, yakni dengan izin penguburannva misiilnya. Inilah yang menunjukkan pentingnya negara yang terkadang dapat lebih besar hubungannya ketimbang peran organisasi subordinatnva seperti perkumpulan olahraga atau organisasi politik partai dan organisasi kemasyarakatan. Eratnya hubungan masyarakat dan politik, juga digambarkan oleh Stevan Lukes dalam Miller & Seidcntof, 1986 sebagai berikut.“ Mengapakah seseorang harus membentuk suatu ikatan terhadap aparat administratif yang memonopoli kekuasaan sah dalam wilayah tertentu? Simbol-simbol seperti akan bersatu dalam kehidupan hanya apabila mereka menjadi simbol-simbol negara; yang penting bukanlah mesin pemerintahan melainkan bahwa orang harus mempunyai rasa untuk berbagi nasib politik dengan orang lainnya, suatu keinginan untuk bersatu dengan mereka secara politis dalam suatu negara dan kesiapan untuk terikat pada tindakan politik bersama.” llustrasi tersebut menjelaskan bahwa hubungan politik dan masyarakat sangat berarti untuk terdapatnya masyarakat bersatu serta agar masyarakat memiliki identitas diri yang mendorong rasa memiliki terhadap identitas bersamanya itu nasionalisme Secara sederhana hubungan itu dapat dirinci sebagai berikut 1. Sebagai simbol kebersamaan 2. Sebagai wujud identitas bersama 3. Sebagai wahana tumbuhnva perasaan dan senasib 4. Sebagai wahana ikatan dalam bertindak. Maka politik, dalam kerangka kecil maupun besar akan mengarahkan fungsi-fungsi hubungan antara anggota masyarakat sehingga setiap diri masyarakat selalu mendapatkan kesempatan, peluang, wadah aktualitas, pengaturan dan penerbitan. Bahwii secara ekstrim, melalui hubungan masvarakat dan politik dapat menimbulkan suatu permusuhan dan peperangan andai hubungan itu dilepaskan dari kerangka-kerangka nilai yang berlaku di tengah masvarakat. Perang dunia I dan dunia II yang disusul dengan Perang dingin Ketegangan hubungan antara kekuatan liberal dan komunis sesungguhnya merupakan refleksi hubungan masyarakat dunia dengan politik. Tetapi politik tersebut telah ternodai oleh lepasnya ikatan-ikatan moral dan telah lepas dari substansi politik dalam fungsinya untuk tertib sehingga politik pada akhirnya berekses pada pemusnahan suatu masvarakat oleh masyarakat yang lainnya. Namun demikian, hal ini tetap harus diakui sebaga; .r-bungan antara masyarakat dan politik, kendati pada kerangka nilai harus dipisahkan mana hubungan yang dapat dibenarkan dan mana hubungan vang tidak terpuji. Namun seperti diungkapkan oleh Carlto • Hayes 1950 128, untuk menghindari pertentangan nilai dalam hubungan itu, maka hubungan masyarakat dan politik dapat dirumuskan sebagai kekuatan yang memupuk simpati antar anggota masyarakat seperti pengabdian bersama, perbaikan dan pembaharuan serta rasa pembelaan kepada wilayah, kebudayaan dan kekayaan alam lingkungannya. E. Konsep Kekuasaan Negara Konsep kekuasaan negara, merupakan bagian dari konsep ilmu politik dan kenegaraan. Mungkin anda telah mengetahui bahwa konsep ini merupakan salah satu bahasan inti dalam ilmu politik yang berhubungan erat dengan dengan konsep negara. Kekuasaan yang dibahas pun dalam kajian ini adalah kekuasaan anda masih ingat kembali pada materi-materi sebelumnya bahwa apabila ditinjau dari sudut pandang dari teori ilmu politik maupun hukum tata Negara,negara itu adalah suatu organisasi kekuasaan. Para ahli mengatakan definisi tentang Negara antara lain; “Roger adalah alat agency atau wewenangnya authority yang mengatur atau mengendalikan persoalan-persoalan bersama atas masyarakat”. Organisasi negara terdiri dari sejumlah alat-alat perlengkapan negara yang membangun sebuah sistem tata kerja untuk menjalankan negara dalam mewujudkan tujuannya. Sistem tata kerja melukiskan hubungan serta pembagian tugas tersebut pada dasarnya adalah pembagian dan pendistribusian kekuasaan pada alat perlengkapan negara yang dilakukan secara sistematik sehingga membangun sebuah mekanisme kerja yang teratur. Dari pembagiaan dan pendistribusian kekuasaan ini yang memungkinkan setiap alat perlengkapan negara milik kekuasaan disertai kewenangan untuk melakukan dan mendukung mekanisme dan pemerintahan atau disebut dengan membangun dan menjalankan sistem ketatanegaraan. 2. Negara Sebagai Organisasi Kekuasaan Kekuasaan negara dalam menguasai masyarakat memiliki otoritas dan kewenangan. Otoritas dalam arti hak untuk memiliki legitimasi kekuasaan dan kewenangan untuk ditaati, sedangkan teori yang dikemukakan oleh Kranenburg dan Logemann, mereka mengemukakan pendapat yang sama bahwa negara itu merupakan organisasi kekuasaan. Negara sebagai organisasi kekuasaan memerlukan legitimasi dengan demikian memerlukan hukum, keduanya saling melengkapi dalam menjalankan tugas negara. Negara sebagai organisasi kekuasaan secara realitas dihadapkan kepada batasan konstitusional, konstitusi mengatur bagaimana kekuasaan yang dimiliki oleh organisasi negara didistribusikan kepada alat perlengkapan negara. Sedangkan pemaknaan terhadap negara baik sebagai organisme, atau sebagai suatu alat untuk mencapai tujuan bersama, konsep negara tidal lepas dari konsep kekuasaan, dimana ada negara disitu ada kekuasaan. Sumber kekuasaan, berkaitan dengan kajian tentang dari mana asal atau sumber kekuasaan Negara itu ? Masalah ini adalah berkaitan dengan legitimasi kekuasaan. Artinya sebuah kekuasaan akan kuat apabila kekuasaan tersebut telah memiliki legitimasi dan legitimasi ini ditentukan oleh sumber kekuasaan tersebut. Secara teori filosofi banyak dikembangkan dalam pemikiran ilmu negara yang pada prinsipnya terdapat dua jenis sumber kekuasaan. 3. Sumber dari pada Kekuasaan Soehino 1983 mengemukakan, bahwa asal atau sumber dari pada kekuasaan itu adalah dari Tuhan. Teori ini antara lain dipelopori oleh Johannes Althusius. Menurutnya bahwa kekuasaan itu berasal dari Tuhan, kekuasaan tersebut diberikan kepada rakyat. Kemudian kekuasaan yang ada pada rakyat ini diserahkan kepada seseorang, yang disebut raja, untuk menyelenggarakan kepentingan masyarakat. Selanjutnya dikemukakan tentang penyerahan kekuasaan dari rakyat kepada raja ini , dalam teori hukum alam sendiri terdapat perbedaan-perbedaan pendapat. Seperti Rousseau yang berpendapat dilakukan tidak langsung, yaitu dari rakyat melalui masyarakat lalu raja, sedangkan Thomas Hobbes dilaksanakan secara langsung dari rakyat kepada raja. Berbicara tentang kekuasaan dan pemegang kekuasaan sangat berkaitan, untuk itu hal yang menyangkut bagaimana kekuasaan tertinggi itu. Kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi, dalam UUD 1945 dikatakan bahwa kedaulatan berada ditangan rakyat dan sepenuhnya dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat MPR dalam pelaksananya sebagai konsekuensi dari sistem demokrasi perwakilan. Akan tetapi pada hakikatnya rakyatlah yang memiliki kedaulatan. Maka untuk memperoleh kekuasaan tertinggi harus melalui pemilihan umum, sebagai proses penyerahan kedaulatan tersebut untuk digunaka sebagi kekuatan kekuasaan yang akan melahirkan kewenangan bagi MPR sebagai pelaksana kedaulatan dari rakyat. Kekuasaan pada paham modern kekuasaan dari rakyat selanjutnya dimiliki oleh negara yang kemudian didistribusikan kepada lembaga-lembaga negara untuk menjalankan sistem pemerintahan. Anda perlu ketahui bahwa pemegang kekuasaan. Maksudnya kekuasaan tertinggi atau kedaulatan itu siapakah yang memiliki dan atau memegang di dalam suatu negara. Kekuasaan yang dimiliki oleh negara bila sudah memiliki legitimasi maka akan merupakan kewenangan yang diakui oleh rakyat sebagai warga negara. Proses perolehan legitimasi harus memperoleh pembenaran dari pemegang dan pemilik kedaulatan tersebut. Proses legitimasi kekuasaan yang dimiliki oleh negara dan pemerintah dalam sistem demokrasi dilakukan melalui pemilihan umum. Oleh karena itu, pemilihan sebagai lembaga demokrasi yang pada hakikatnya adalah proses pemberian legitimasi kekuasaan bagi negara dan pemerintah. Sekali lagi perlu dipahami bahwa kewenangan bagi negara untuk menjalankan kekuasaannya apabila negara atau pemerintah belum memiliki legitimasi untuk menjalankan kekuasaan tersebut. Dalam arti lain kekuasaan yang dimiliki oleh organisasi tidak akan menjadi kewenangan apabila tidak memperoleh legitimasi dari pemegang kekuasaan. Untuk membahas tentang kekuasaan dan kewenangan akan berkait dengan mempelajari lebih lanjut tentang kedaulatan, Anda perlu mepelajari tentang teori-teori kedaulatan. Keadaulatan adalah kekuasaan yang tertinggi yang terdapat dalam suatu organisasi . 5. Teori-Teori Kedaulatan Kedaulatan, dan bagaimana sifat-sifat kedaulatan itu, pada abad XVI Jean Bodin Perancis adalah sarjana mengemukakan pendapatnya, bahwa kedaulatan itu adalah kekuasaan tertinggi untuk menentukan hukum dalam suatu negara, yang sifatnyatunggal, asli, abadi dan tidak dapat dibagi-bagi. Namun pengertian tersebut banyak mendapat kritik, sehubungan terlalu sempit dalam memberikan maknanya. Kekuasaan tertinggi justru untuk dapat digunakan memerlukan untuk npelaksanaan sistem karena itu definisi tidak dapat dilaksanakan secara konsekuen terlebih bila dihadapkan kepada teori pemisahan kekuasaan trias politika dan pembagian kekuasaan distribution of power. BAB III PENUTUP - Politik adalah proses pembentukan dan pembagian kekuasaan dalam masyarakat yang antara lain berwujud proses pembuatan keputusan, khususnya dalam negara. - Politik adalah seni dan ilmu untuk meraih kekuasaan secara konstitusional maupun nonkonstitusional. - Negara, menurut Prof. Miriam Budiardjo, adalah suatu organisasi dalam suatu wilayah yang memiliki kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyatnya. Bisa dikatakan bahwa Negara adalah bentuk yang paling modern dari kehendak manusia untuk hidup bersama - Kekuasaan menurut John Locke 1975, hadir dari upaya individu menyatukan visi mereka dalam sebuah komunitas. Visi tersebut lahir dari rangkaian refleksi dan kesadaran atas hakikat dirinya sendiri sebagai makhluk yang rasional. - Konsep kekuasaan negara, merupakan bagian dari konsep ilmu politik dan kenegaraan. Mungkin anda telah mengetahui bahwa konsep ini merupakan salah satu bahasan inti dalam ilmu politik yang berhubungan erat dengan dengan konsep negara. - Soehino 1983 mengemukakan, bahwa asal atau sumber dari pada kekuasaan itu adalah dari Tuhan. Teori ini antara lain dipelopori oleh Johannes Althusius. Menurutnya bahwa kekuasaan itu berasal dari Tuhan, kekuasaan tersebut diberikan kepada rakyat. Kemudian kekuasaan yang ada pada rakyat ini diserahkan kepada seseorang, yang disebut raja, untuk menyelenggarakan kepentingan masyarakat. Dalam pembahasan materi di atas mengenai politik dan kekuasaan negara mngkin masih banyak kekurangan, baik di segi penulisan ataupun di dari penyusunan kalimat dan kata-katamya,oleh sebap itu kami selaku penulis minta maaf sebesar-besarnya kepada dosen dan mahasiswa semua, sebagai penyempurna kami mengharap kritik dan saran yang positif dari teman-teman semua. DAFTAR PUSTAKA Arbi Sanit. 1998 . Reformasi Politik. Yogyakarta Pustaka Pelajar anggota IKAPI. David E After. 1997. Pengantar Analisis Politik. Jakarta CV Rajawali. Harold J. Laski. 1959. Pengantar Ilmu Politik. JakartaPembangunan. Juwono Sudarsono ed. 1789. Perkembangan Politik dan Perubahan Politik. Jakarta Gramedia. Kranenburg. 1989. Ilmu Negara U mum. Terjemahan Mr. B. Sabaroedin. Jakarta Grotingan. Koesoemahatmadja, RDH. 1979. Pengantar ke Arah Sistem Pemerintahan Daerah Indonesia. Bandung Bina Cipta. Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, edisi Revisi, 2008, hlm 20
zQMY.
  • v5neaynzkm.pages.dev/302
  • v5neaynzkm.pages.dev/891
  • v5neaynzkm.pages.dev/289
  • v5neaynzkm.pages.dev/960
  • v5neaynzkm.pages.dev/604
  • v5neaynzkm.pages.dev/405
  • v5neaynzkm.pages.dev/815
  • v5neaynzkm.pages.dev/423

    • hubungan politik dan kekuasaan